Urgensi Pemberdayaan Civil Society dalam Rezim Demokrasi

  • Whatsapp
Urgensi Pemberdayaan Civil Society dalam Rezim Demokrasi

Oleh: Cusdiawan

Urgensi Wacana Pemberdayaan Civil Society

Baca juga

Kalau demokrasi tidak mau dimengerti secara minimalis sebagai keikutsertaan dalam pemilihan umum belaka, proses-proses di antara pemilihan umum yang satu dengan yang lain haruslah juga dilihat sebagai proses-proses demokratis, karena di antara kedua pemilihan umum itu dapat terjadi berbagai hal yang menghasilkan kesenjangan antara keputusan-keputusan pemilihan umum dan keputusan konkret pemerintah (Hardiman,2009).

Kekuasaan yang dipraktikkan secara administratif, dapat hanya mengikuti rasionalitasnya sendiri yang dapat menjadi otonom dari sumbernya, yakni rakyat, sehingga rakyat tidak lagi memiliki ruang di antara pemilihan umum yang satu dan yang lain. Dengan kata lain, negara dapat melakukan peran secara berlebihan dan berindak/beroperasi menurut rasionalitas tujuannya sendiri (zweckrationalitat) (Hardiman,2009).

Dengan kalimat lain, jika tidak ingin dikatakan demokrasi yang berjalan hanya dalam pengertian minimal, tetapi demokrasi berjalan secara substansial juga, maka yang perlu dilakukan oleh negara adalah membuka ruang publik politis seluas-luasnya, guna warga negara turut untuk berpartisipasi dalam proses-proses perumusan kebijakan publik, maupun menjadi entitas yang bisa melakukan kritik terhadap negara.

Isu pemberdayaan civil society pun penting untuk dibahas, karena bertujuan untuk menguatkan civil society, sehingga civil society bisa memiliki kapasitas politik yang tinggi, sesuai dengan salah satu karakteristik dari civil society itu sendiri. Dengan begitu, tentu civil society dapat melakukan deliberasi ataupun dapat melakukan intervensi kepada negara, ketika negara melakukan penyelewengan kekuasaan.

Civil Society sebagai Kekuatan Kritis

Secara harfiah, term demokrasi merujuk pada secorak kekuasaan atau pemerintahan yang daulat kuasanya berada pada tangan yang banyak atau mayoritas rakyat. Konsep demokrasi sendiri, dalam perkembangannya, terjadi banyak variasi formulatif sehubungan keragaman artikulatif yang berkontingensi dengannya (seperti dengan konsep negara hukum modern dan liberal) sepanjang sejarah teoretis maupun praksisnya (Danujaya, 2012).

Selanjutnya, pertanyaan yang penting untuk dijawab, yakni “apa yang disebut sebagai civil society dan mengapa pemberdayaan civil society begitu penting bagi demokratisasi?” , pertama-tama, hal yang harus dipahami adalah hanya di negara dengan sistem politik yang demokratis sajalah yang paling memungkinkan terjadinya pemberdayaan civil society.

Dengan kalimat lain, pemberdayaan civil society tidak akan terjadi dalam sebuah kehidupan politik yang otoriter maupun totaliter. As Hikam berpendapat jika civil society akan menderita ketika kekuasaan negara terlalu berlebihan atas masyarakat dan itu sudah barang tentu melemahkan civil society (As Hikam,1996).

Kalaupun civil society ada dalam rezim yang otoriter, perannya akan sangat terbatas, atau bahkan yang eksis hanya kelompok civil society tertentu yang kehadirannya hanya untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan kekuasaan. Kontrol yang ketat dalam rezim otoriter, akan menyebabkan civil society tidak akan mampu menjadi semacam kontra hegemoni bagi kekuasaan itu sendiri.

Tocqueville, seorang pakar politik Amerika, menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai civil society, mesti mempunyai suatu kapasitas politik yang tinggi. Di satu sisi, civil society bisa menjadi sumber kekuasaan negara, tapi di sisi yang lain, civil society pun mesti menjadi kekuataan kritis (reflective-force). Dalam pandangan Tocquevillian, apa yang disebut sebagai civil society pun harus mempunyai komitmen terhadap kepentingan publik (Ubaidillah dan Rozak, 2013).

Strategi Pemberdayaan Civil Society

Dalam rezim demokrasi, tentu tidak bisa mengabaikan pemberdayaan civil society. Civil society yang berdaya, dalam arti dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, tentu akan berdampak bagi perbaikan demokrasi itu sendiri. Sebab itu, tentu diperlukan strategi untuk melakukan pemberdayaan civil society.

Menurut As Hikam, Strategi penguatan civil society, sebaiknya ditunjukan ke arah pembentukan gradual suatu masyarakat politik yang demokratis-partisipatoris dan reflektif. Ia dimulai dengan pengupayaan secara sungguh-sungguh ruang publik yang terbuka yang bisa dipakai untuk melibatkan diri secara penuh potensi-potensi aspiratif, sekaligus melakukan kritik terus menerus terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi.

Dalam upaya self reflection inilah gerakan-gerakan kultural yang dipelopori kaum cendekiawan menjadi salah satu tiang pokok strategi ini. Ia diperlukan untuk melengkapi gerakan-gerakan alternatif masyarakat, yang bertujuan memperluas dan memperkuat civil society secara sistematik (As Hikam, 1996).

Pada tingkat sosio kultural, strategi demokratisasi lewat penguatan civil society dilaksanakan dengan cara penanaman dan pengembangan secara terus menerus budaya civil dalam masyarakat lewat pendidikan dan sosialisasi, baik di sekolah, komunitas, maupun organisasi-organisasi sosial dan politik. Dalam kerangka inilah pembentukan individu-individu demokratik yang mandiri dan mampu melakukan penalaran rasional serta terlibat aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam masyarakat menjadi penting (As Hikam,1996).

saya kira yang perlu terus diupayakan adalah mengasah apa yang disebut sebagai etos politis dalam demokrasi. Budi Hardiman (2018) menjelaskan yang dimaksud etos politis dalam demokrasi, yakni energi atau mentalitas yang menggerakkan individu-individu untuk menjalankan demokrasi.

Barangkali, kita perlu mengikutsertakan apa yang disebut sebagai Erziehung zur Mundigiket, yakni pendidikan untuk kedewasaan dalam penerapan demokrasi. Tidak hanya di sekolah-sekolah, melainkan juga di keluarga-keluarga. Salah satu yang dikemukakan oleh Adorno dalam pendidikan untuk kedewasaan ini adalah melatih diri dalam argumentasi rasional daripada membiarkan diri diseret oleh sentimen-sentimen primordial (Hardiman,2018).Hal tersebut karena bagaimanapun juga, salah satu yang menjadi acuan bahwa demokrasi bisa dikatakan sukses, yakni manakala diikuti juga oleh tumbuhnya penalaran publik.

Dalam ranah struktural, penting juga bagi negara untuk membuka ruang publik politis yang seluas-luasnya, termasuk dalam soal perumusan kebijakan publik, evaluasi dan sebagainya. Hal ini jelas penting, untuk mengukuhkan suatu politik yang partisipatoris. Terlebih lagi, dalam sebuah negara republik, publik (civil society) menjadi entitas yang penting dalam kehidupan politik yang demokratis.

Dengan demikian, tentu kita dapat berharap akan ada perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun, kita jelas tidak mengharapkan demokrasi yang berjalan hanya dalam pengertian minimal, melainkan harus juga dalam pengertian substansial. Dan dalam konteks meningkatkan kualitas demokrasi tersebut, jelas diperlukan civil society yang berdaya.

Civil Society yang berdaya, yakni mempunyai kapasitas untuk memengaruhi kebijakan publik dengan narasi-narasi cerdas, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi (kelompok primordial dan semacamnya), serta sanggup menjadi kekuatan kritis yang dapat mengontrol jalannya pemerintahan.

Penulis, adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Pos terkait