Tantangan Pemimpin dalam Negara Demokrasi

Tantangan Pemimpin dalam Negara Demokrasi

Oleh: Ulfah Abqariah

Dalam konteks demokrasi kepemimpinan, pemerintah kian final menggelar dua agenda nasional. Pertama, Pilkada serentak 2020. Kedua, pelantikan kepala daerah (pemimpin) terpilih di tingkat Bupati/Wali Kota, dan Gubernur. Demokrasi adalah model paling modern dalam sistem pergantian kepemimpinan, dan menjadikan sistem tersebut sebagai salah satu instrument konstitusional.

Bacaan Lainnya

Pasca tahap pemilihan, dan pelantikan pemimpin di sejumlah daerah. Isu tak sedap kembali mengemuka di media massa, yaitu terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah atas dugaan terlibat kasus suap, dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur, Sabtu (27/02/2021).

Korupsi tambah akut, segelintir pemimpin yang terlibat dalam pusaran korupsi tentu akan menggeser term kepemimpinan di tengah masyarakat. Namun, kenapa korupsi menjadi soal utama dibanding soal demokrasi dan kepemimpinan di negara ini? Korupsi memang menjadi fokus pemerintah dalam menata penegakan hukum, tetapi demokratisasi kepemimpinan tak kalah penting.

“Sesungguhnya, kepemimpinan tak lepas dari sebagian besar sumbangsi masyarakat lokal, seberapa besar intensi, dan partisipasi publik dalam upaya menentukan pemimpin secara konstitusional-demokratis. Oleh karenanya, memilih pemimpin tak cukup hanya sekedar alasan elektabilitas, dan integritas. Pada dasarnya, demokrasi memberikan ruang bahwa masyarakat harus terlibat.”

Pada hemat penulis, nilai penting demokrasi adalah menjaga daulat rakyat sebagai konstituen yang ikut andil berjuang dalam memenangkan tampuk kepemimpinan. Di sisi lain, moralitas nilai tawar lebih dalam kepemimpinan yang demokratis guna meminimalisir perilaku koruptif. Karena itu, moral adalah segala sesuatu yang akan menjaga dimensi bobot kualitas demokrasi.

Kesadaran dalam Memimpin

Miftah Thoha dalam bukunya (Prilaku Organisasi; 1983:255), “Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya.” Artinya, meski masyarakat tanpa menagih komitmennya. Pemimpin memiliki rasa tanggung jawab besar untuk berkontribusi.

Dalam hal ini, demokrasi dapat menjadi sistem yang mampu menggerakkan roda-roda pemerintahan melalui kebijakan pemimpin. Di sisi lain, pemimpin yang belakangan ini sering kali memperalat demokrasi sebagai instrumen untuk mengkorupsi anggaran merupakan catatan buram. Karena itu, dalam negara demokrasi, pemimpin dituntut menjunjung tinggi kesadaran (regulasi).

“Selain amanah pemimpin adalah bagaimana pemerintahan itu dapat berjalan dengan normal. Pemimpin memiliki tugas demokrasi, yaitu mendorong pelayanan pada masyarakat, dan menata sistem perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan. Karena itu, demokrasi alias momentum kerakyatan ini merupakan produk terbaik dalam melahirkan pejabat negara (pemimpin).”

Pemimpin dalam hal ini pejabat negara seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat daerah sampai pusat. Mereka punya tanggung jawab besar dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan memberikan arahan pada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, serta mengikuti instruksi pemerintah dengan ikut vaksinasi.

Salah satu persoalan yang membuat demokrasi tak berjalan sehat karena masalah penegakan hukum. Menurut pendapat Siti Zuhro dalam bukunya Zainal Arifin Hoesein (Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Peguatan Konsep dan Penerapannya: 2015), “Yang perlu dilakukan secara serius sekarang ini (meskipun sudah sangat terlambat) adalah agar proses demokratisasi diikuti oleh penegakan hukum. Mustahil demokrasi atau demokratisasi bisa terus bergulir dan mengalami perbaikan bila penegakan hukum diabaikan.”

Dalam konteks ini, apabila tim pelaksana demokrasi (penyelenggara negara) menyimpang dari payung hukum maka marwah serta martabat demokrasi akan hilang begitu saja. Padahal, dalam rezim reformasi, negara demokrasi memiliki tuntutan untuk menyelenggarakan proses berdemokrasi agar tak melanggar payung hukum (aturan) atau menabrak rambu-rambu yang berlaku.

Pemimpin Visioner

“Memang menjadi seorang pemimpin dalam negara demokrasi tak semudah kita bayangkan. Oleh karenanya, membutuhkan kesabaran, ketulusan, ketelitian, dan keteladanan. Kepemimpinan yang visioner adalah ketika pemimpin memiliki jiwa yang merakyat, dan mampu memecahkan masalah, serta menyelesaikan suatu persoalan yang timbul di segelintir masyarakatnya.”

Lebih-lebih di kalangan elit, setiap pemimpin perlu menghadirkan nuansa baru. Entah di sektor sosial politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk itu lah, kepemimpinan itu merupakan babak final yang tidak mudah untuk kita jalani. Apalagi dengan pemimpin yang sedang mengikuti arus politik, hal yang seperti ini terkadang lumrah di belahan masyarakat.

Untuk menampung aspirasi masyarakat memerlukan tipikal pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang kharismatik, tipe laissez faire, tipe domokratis, tipe situasional, tipe toleran, dan tipe konstitusional. Pastinya, seorang pemimpin ini memiliki rasa tanggung jawab dan mampu menanggung resiko ketika suatu masalah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada akhirnya, negara mampu kita yakini bahwa keteladanan pemimpin yang memiliki prinsip demokratis teruji oleh publik. Salah satunya dengan mengembalikan masyarakat dari miskin pada yang lebih makmur. Dan, pemimpin yang terlihat keteladanannya teruji saat adanya hukum yang harus ditaati. Sehingga, semua pihak kadang kala merasa bebas berbicara sepuasnya.

Penulis, adalah Fungsionaris Kaukus Muda Bekasi (KMB).

Pos terkait