Potret Jerinx dan Ambiguitas Demokrasi

Potret Jerinx dan Ambiguitas Demokrasi

Baru-baru ini publik dihadapkan dengan kasus musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx, Drummer Superman is Dead (SID) akibat pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui cuitannya yang menyebut IDI sebagai ‘kacung WHO’. Memang, filsuf besar Yunani Kuno, Plato pernah menyebut bahwa bisa jadi demokrasi menjadi mimpi buruk dalam sistem pemerintahan.

Demokrasi sendiri baru mendapat angin segar dari Montesquieu dan J.J Rousseau sehingga meraih kepercayaan diri sebagai konsep negara idealis yang diembeli oleh nilai-nilai liberalisme seperti kebebasan berpendapat. Namun, bagaimana halnya dengan kasus yang menimpa Jerinx? Dalam tulisan ini, penulis mengajak Anda semua untuk menakar kedalaman kalimat ‘Mulutmu Harimaumu’ di tanah Demokrasi.

Saat ini Jerinx telah menyandang predikat tersangka pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Namun dalam optiknya, kata-kata yang berujung laporan polisi tersebut merupakan bentuk kritiknya sebagai warga negara terhadap IDI yang dicurahkan melalui media sosial. Dunia maya memang telah menjelma menjadi boomerang, pencemaran nama baik di dunia maya dapat dilakukan kapanpun oleh orang yang memiliki kepentingan dalam kurun waktu yang tidak terbatas dan terjadi multiplier effect (chilling effects) dan bergulir terus tanpa terkendali (snow ball), sehingga bisa diketahui oleh lebih banyak orang dan memungkinkan untuk disebarluaskan ke orang lain.

Kasus serupa memang kerap terjadi. Sebut saja kasus Ahmad Dhani yang terjerat UU ITE akibat cuitannya di Twitter. Pada 2017, Buni Yani juga terjerat kasus penyebaran kebencian atas unggahannya di Facebook yang berkaitan dengan video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) di pulau Seribu, yang kemudian memantik kontroversi hingga BTP divonis bersalah atas kasus penistaan agama.

Menurut Eriyanto pada 2018, hate speech atau yang dikenal sebagai ujaran kebencian juga merupakan bagian dari marjinalisasi dimana seseorang atau sekelompok orang digambarkan buruk oleh orang lain. Namun, keadaan justru kerap melukiskan potret perampasan kebebasan berpendapat oleh Undang-Undang ITE karena redupnya batasan antara kritik dan ujaran kebencian. UU ITE justru dapat digunakan dan menjadi alat bagi banyak pihak untuk memenjarakan orang yang tidak disukai. Sebut saja pasal primadona dalam UU ITE yakni pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), pasal 28 ayat (2), dan pasal 29 UU ITE sebagai perkara yang paling banyak menjerat orang.

Terkait dengan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh pasal 28 UUD NRI tahun 1945 dan pasal 19 ayat (2) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, John Stuart Mill menegaskan bahwa semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban, maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang. Namun, tetap harus dipahami bahwa salah satu prinsip komunikasi adalah irreversible, atau tidak dapat ditarik kembali. Oleh karenanya, penting untuk menganalisis perbedaan dari freedom of speech dan hate speech.

Newton Lee mengatakan, there is a fine line between free speech and hate speech. Free speech encourages debate whereas hate speech incites violence. Artinya, sudah cukup terang bahwasanya ujaran kebencian ialah ciutan yang menyulut kekerasan dan permusuhan. Namun, oleh karena hate speech sangat erat kaitannya dengan hak berpendapat dan berekspresi, maka sangat penting untuk batasan dan ukuran yang jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 didapat unsur-unsur perbuatan ujaran kebencian berupa segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual, yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial, dan dilakukan melalui berbagai sarana.

Memang sulit bagi kita sebagai masyarakat awam untuk menerka apakah suatu ciutan mengandung muatan ujaran kebencian ataukah tidak, karena memang sekatnya yang sangat tipis. Dalam kasus Jerinxpun, telah muncul petisi yang ditandatangani oleh 49.625 orang guna mendukung pembebasan Jerinx, bahkan baliho dukung pembebasan Jerinx bertebaran di tanah Lot.

Saat ini pembuktian ujaran kebencian berdasarkan KUHP sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHP yakni alat bukti yang sah (wetiige bewijsmidden) dan keyakinan hakim (overtuiging des rechters). Namun, pembuktian ujaran kebencian di Indonesia belum memiliki arah perumusan yang jelas, sebab dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian masih mencampur adukkan Ujaran Kebencian dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah. Pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah merupakan delik aduan berbeda dengan ujaran kebencian yang harusnya bersifat publik atau delik biasa.

Bahkan Amerika sendiri dengan citra Kiblat HAM menangani kasus ujaran kebencian dengan cara yang berbeda. Sejumlah kasus ujaran kebencian maupun kasus SARA di Facebook ditangani dengan restorative justice system. Walaupun polemik yang hadir terasa sangat pelik, namun pidana dapat kita tempatkan sebagai ultimum remidium dalam hal hate speech (ujaran kebencian). Mengutip communium doctorum Prof. Bagirmanan yang menyebut bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Pembatasan akan hak berpendapat harus dilaksanakan secara hati-hati dan tidak boleh memiliki killing effect (efek membunuh) sehingga membuat orang tak berani mengemukakan pendapat.

Pada akhirnya, kebebasan berekspresi mutlak dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tirani. Pidana berupa penjara tak selamanya menjadi resolusi guna menyudahi perkara singgung-menyinggung antar warga negara. Menempatkan pidana sebagai ultimum remidium dalam hal kebebasan berpendapat sudah harus diguyur, agar kata ambiguitas dalam judul tulisan ini bisa segera diabaikan.

Oleh: Annisa Salsabila

Penulis, adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Pos terkait