Pilkada di Tengah Pandemi dan Daya Tahan Demokrasi

Oleh: Mochammad Thoha, SI.P., (Ketua Umum Garda Muda Jember (GMJ)
Oleh: Mochammad Thoha, SI.P., (Ketua Umum Garda Muda Jember (GMJ)

Suksesi kepemimpinan di tingkat lokal atau yang lazim disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Tak kurang dari 270 daerah (terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) yang akan melaksanakan ritual lima tahunan tersebut. Sebagai sebuah kontestasi politik, pilkada serentak dilaksanakan dalam suasana darurat pandemi Covid – 19 tantangannya jauh lebih berat dan sangat kompleks dibanding dengan Pemilu sebelumnya. Pasalnya, menggelar pilkada dalam suasana pandemi Covid – 19 beresiko tinggi, apalagi kurva pandemi corona tak kunjung menurun. Kendati demikian, KPU sebagai penyelenggara optimis serta menjamin pilkada serentak dapat dilaksanakan sesuai espektasi, dan tentunya pilkada di era new normal itu dapat dipastikan aman dari ancaman pandemi virus corona. Yang penting patuh dan disiplin mengikuti protokol kesehatan selama proses kompetisi politik lokal tersebut berlangsung. Untuk itu, semua elemen sosial dan seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi, datang ke bilik suara menyalurkan hak pilihnya, dengan harapan pemimpin yang dipilih amanah, berintegritas, serta memihak kepentingan rakyat.

Partisipasi publik yang tinggi dalam pilkada era new normal itu bisa jadi indikator dan tolak ukur bahwa demokrasi kita bergerak ke titik kemajuan, hal tersebut dapat dikatakan pula sebagai penanda keberhasilan ritual lima tahunan tersebut. Pada titik inilah, pentingnya kesadaran publik untuk ikut serta menentukan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tersebut. Tujuannya tak lain adalah agar menyeleksi secara langsung kandidat yang berkontestasi, sekaligus memastikan kepala daerah terpilih (pemimpin) memenuhi kualifikasi khusus, yaitu mempunyai integritas yang baik, meritokrasi, serta amanah, dan dapat mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pilkada di tengah pandemi Covid – 19 seyogyanya harus dimaknai sebagai momentum uji coba daya tahan demokrasi. Pun ini sekaligus penegasan kepada duni Internasional bahwa demokrasi Indonesia terus bergerak ke titik kemajuan. Karena itu, menjadi keniscayaan dan mutlak adanya bahwa untuk menjadi kampiun demokrasi kelas wahid paling tidak harus berhasil melewati uji verifikasi di lapangan. Artinya, jika berhasil menggelar pilkada di musim pandemi Covid – 19 tentu sejarah akan mencatat bahwa Indonesia berpotensi besar dan layak menjadi kampiun demokrasi kelas wahid di dunia.

Karenanya, menghelat kontestasi politik lokal dalam suasan pandemi corona itu menjadi pertaruhan demokrasi kita, maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak berpartisipasi dalam pilkada serentak sekalipun di tengah suasana pandemi. Apalagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU telah menerbitkan aturan dan tekhnis pelaksanaan pilkada era new normal. UU pilkada No. 6 Tahun 2020 tentang tekhnis pelaksanaan pilkada serentak di musim pandemi Covid – 19, secara eksplisit mengatur mitode kampanye menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Pada konteks ini, harus ada alternatif mitode kampanye yang lebih efektif dan efesien serta dapat menghindar dari kerumunan massa yang berpotensi besar menyebarkan virus Covid – 19. Misalnya mengubah pola kampanye yang sifatnya melibatkan publik dimodifikasi menjadi kampanye daring meminjam istilah Gun Gun Heriyanto. Demikian juga terkait keselamatan jiwa pemilih, secara legal-konstitusional KPU bertanggung jawab dan melindungi serta menjamin keselamatan rakyat saat memasuki bilik suara untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Atas dasar itulah, publik tidak perlu khawatir apalagi tidak berpartisipasi dalam ajang kontestasi demokrasi lokal ini.

Pemerintah telah membuat skenario mitigasi guna menghindar serta mencegah claster penyebaran wabah pandemi Covid – 19. PrinsiPnya adalah jika ada kesadaran publik, patuh dan disiplin serta mengikuti protokol kesehatan, maka paling tidak potensi eskalasi peningkatan penyebaran virus corona dapat dicegah, apalagi pihak terkait yaitu KPU sebagai penyelenggara secara khusus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengantisipasi penularan pandemi corona. Untuk itu, mari kita jaga daulat rakyat dengan berpartisipasi dan tidak golput pada pilkada era new normal itu. Musim pandemi corona bukan alasan untuk tidak berpartisipasi serta ikut andil menyukseskan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tersebut.

Berkaca pada Korsel dan Singapura

Pandemi corona tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir, karena sampai detik ini vaksinnya tak kunjung ditemukan. Untuk itu, pemerintah mengambil keputusan tetap menggelar kontestasi elektoral tingkat lokal tersebut dalam suasana darurat pandemi Covid – 19. Keputusan ini adalah pilihan tepat sekaligus opsi terbaik supaya regenerasi kepemimpinan terus berlanjut. Hanya saja, ada sejumlah pihak yang masih meragukan keberhasilan menghelat pilkada di tengah suasana pandemi. Yang pasti keberhasilan menggelar pilkada dalam suasana pandemi Covid – 19 itu ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah keterlibatan multilevel stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat yang bisa menyukseskan pilkada di era new normal tersebut. Tanpa itu semua, mustahil pilkada serentak sukses.

Ihwal, untuk mencapai kesuksesan menggelar pilkada serentak di tengah suasana pandemi virus corona setidaknya bisa belajar pada negara lain yang terbilang sukses menghelat pemilu di tengah suasana pandemi Covid – 19, seperti Korea Selatan dan Singapura. Kedua negara tersebut relatif sukses menggelar pemilu sekalipun dalam kondisi darurat pandemi. Paling tidak ada dua indikator utama kesuksesan pemilu di Korea Selatan. Pertama, tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi mencapai 66,2 persen atau lebih dari 28 juta yang menggunakan hak pilihnya. Kedua, yang juga menarik adalah selama proses pemilu Korea Selatan berlangsung justru tidak menambah eskalasi penyebaran virus Covid – 19.

Pada konteks ini, setidaknya kita bisa belajar pada Korea Selatan dan Singapura sehingga pilkada seretak di era new normal terbilang sukses jika memenuhi dua hal di atas. Yang paling penting adalah KPU sebagai penyelenggara memastikan kepada publik bahwa pilkada di era new normal bebas dari ancaman penyebaran pandemi Covid – 19 karena telah memenuhi standar protokol kesehatan. Dengan begitu, publik tidak khawatir untuk datang ke bilik suara dan enggan untuk golput apalagi apatis. Alhasil langkah ini bisa efektif guna mendorong peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada serentak Desember mendatang.

Menguatkan Legitimasi Melalui Partisipasi

Kontestasi elektoral (suksesi kepemimpinan) bisa disebut demokratis jika daulat (population sovereignty) rakyat tidak dikebiri tetapi diberikan kebebasan dalam mengekspresikan sesuatu. Kata Holden (1975:8) diberikan hak untuk memberikan keputusan menyangkut masalah-masalah penting. Artinya, demokrasi meniscayakan partisipasi sebagai tolak ukur kesuksesan suatu kompetisi politik. Karena itu, jika angka partisipasi pemilih meningkat dalam pilkada era new normal, itu bisa jadi barometer suksesnya ritual lima tahunan tersebut. Pada sisi lain, peningkatan partisipasi pemilih akan memberikan pengaruh terhadap legitimasi pemimpin. Dengan demikian, optimisme akan keberhasilan pilkada serentak dalam suasana pandemi Covid- 19 itu ditentukan oleh tingginya angka partisipasi pemilih serta kesadarannya untuk ikut andil menentukan masa depan daerahnya.

Oleh sebab itu, kita punya tanggung jawab moral untuk mengawal pilkada serentak era new normal ini sukses, dengan kategori rakyat tidak apatis dan tidak golput. Sejatinya, pilkada adalah sarana dalam mengekspresikan hak konstitusional rakyat yang dijamin konstitusi. Karena itu, mari kita manfaatkan pilkada era new normal sebagai peluang untuk memperoleh kepala daerah (pemimpin) yang visioner, menawarkan platform yang jelas. Kita bisa melihat secara langsung rekam jejak serta track record-nya. Solusinya mudah untuk memperoleh pemimpin yang berintegritas dan amanah, yaitu datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), gunakan hak pilihnya lalu coblos yang dianggap membawa perubahan yang berfaedah buat rakyat.*

Oleh: Mochammad Thoha, SI.P.,
Penulis, Ketua Umum Garda Muda Jember (GMJ).

Pos terkait