Nalar (Anti) Korupsi Stafsus Milenial

Nalar (Anti) Korupsi Stafsus Milenial

Belum lama publik di kagetkan dengan peristiwa seorang Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI, Andi Tauan Garuda Putra yang mengirim surat dangan kop surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang di tujukan kepada camat di seluruh Indonesia. Surat tersebut berisikan Kerjasama Relawan Desa Lawan Covid-19 yang di boncengi dengan turut sertanya Perusahaan Andi taufan, PT Amartha yang bergerak dibidang fintech dalam kerjasama tersebut. Hal ini tentu mengundang kritikan dan cibiran publik mengingat Andi Taufan bukanlah seorang biasa melainkan salah satu pemuda terbaik Indonesia yang menamatkan pendidikannya di Harvard University. Padahal bukan hanya sarat dengan konflik kepentingan tapi tindakan Andi Taufan juga dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.

Kemudian di susul lagi dengan pemberitaan pemerintah segera meluncurkan kartu Pra Kerja sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Jokowi pada pilpres 2019 lalu. Direktur Eksektuif Menejemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menambahkan program ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Program ini dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran hingga pelatihan. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 20 Triliun untuk Program Prakerja Tahap Pertama.

Dalam pelaksanaan pelatihan kerjanya, Pemerintah menggandeng perusahaan platform digital salah satunya adalah Skill Academy by Ruang Guru dimana perusahaan start-up ini juga didirikan sekaligus dinahkodakan oleh Stafsus Milenial Presiden yang tak asing lagi namanya dikalangan generasi muda, Adamas Belva Syah Devara. Tak kalah cemerlang pula dengan Andi Taufan, Belva demikian akrab dipanggil juga merupakan putra terbaik negeri dengan sederet prestasi dan penghargaan alumnus bergelar ganda dari Harvard University dan Standfor University, masuk dalam salah satu dari 30 pengusahan muda paling berpengaruh di Asia oleh majalah Forbes.

Jelas berita ini menambah eskalasi pesimisme terhadap Pemerintah di tengah penanganan bencana wabah Covid-19 yang sebagian kalangan menganggap dikerjakan setengah-setangah. Belum lagi cuitan akun Twitter Belva yang mengklaim seakan ia tak ikut campur soal penunjukan perusahaannya. Sepenuhnya dilakukan secara independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajer Pelaksana Program (MPO) dan hal ini sudah di rencanakan dari sebelum ia menjabat sebagai Stafsus. Bukankah ia berhak menolak untuk tidak melibatkan perusahaannya tersebut? Bukankah seharusnya ia sudah dapat membayangkan potensi konflik kepentingan yang akan terjadi jika perusahaannya terlibat dalam Program Pemerintah sementara ia menjabat sebagai Stafsus Presiden.

Seandainya ia ingin perusahaannya tetap bergabung bukankah pilihan mundur dari jabatan Stafsus adalah hak pribadinya untuk tetap menjaga integritasnya dengan sengaja menghindari agar tidak terjebak dan terbawa arus konflik kepentingan. Ibarat dalam drama kolosal kerajaan, Belva harus memilih antara tetap ingin menjadi “penasihat raja” berada dalam tatanan internal atau menjadi “rekanan kerajaan” yang berada di luar pemerintahan, keduanya sama-sama memberikan kontribusi untuk Negara akan tetapi tidak bisa digabungkan keduanya. Tak ada yang sulit seperti yang digambarkan dalam cuitannya jika semua berdasar pada good faith (itikad baik).

Bahaya Laten Konflik Kepentingan

Konflik Kepentingan (conflict of interest) secara umum dapat di artikan segala keadaan dimana kepentingan pribadi berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi. Adanya perdagangan pengaruh (trading influence) untuk melancarkan suatu maksud yang bersifat hanya menguntungkan pihak tertentu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.30/2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau tindakan. Dari definisi di atas menurut Transparency International Indonesia (TII) terdapat 3 (tiga) syarat terjadinya konflik kepentingan yaitu adanya aktor, wewenang atau otoritas yang dimiliki, dan ada keputusan atau tindakan yang dilakukan.

Konflik kepentingan di anggap perilaku yang sangat buruk dalam sistem pemerintahan maupun korporasi karena di anggap sebagai permulaan terjadinya korupsi, selain dari pada itu akan mempengaruhi kualitas suatu putusan sehingga tidak lagi objektif sehingga akan berdampak terhadap kualitas hasil kerja dan kinerja di kemudian hari. Konflik kepentingan juga berpotensi menguntungkan per perorangan atau kelompok, lebih jauh konflik kepentingan juga merugikan rakyat dalam hal terjadi penyelewengan penggunaan keuangan Negara. Sehingga konflik kepentingan pada sektor publik sangat penting untuk dicegah dan diawasi secara patut karena berkaitan dengan integritas pejabat dalam pengambilan keputusan, penggunaan uang, sumber daya alam dan aset negara.

Sikap Pemerintah

Dari penjelasan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa dua kejadian Stafsus Presiden tersebut adalah konflik kepentingan atau paling tidak sudah berpotensi. Padahal seluruh dunia dalam keadaan kalut akibat bencana wabah Covid-19 yang terjadi, di Indonesia keresahan malah ditambah dengan adanya wabah konflik kepentingan dalam pemerintah. Di masa jabatan Stafsus milenial yang masih dalam hitungan bulan dengan didukung fasilitas yang lumayan mewah masyarakat juga masih menunggu kontribusi apa yang mereka lakukan untuk negara. Alih-alih memberi terobosan yang visioner dan membangun publik malah di kecewakan dengan kejadian-kejadian tak patut yang rasanya sangat tidak wajar di lakukan pemuda-pemuda cemerlang yang di miliki Indonesia.

Penulis dalam hal ini menyayangkan sikap pemerintah pusat yang seakan membiarkan penyebaran wabah konflik kepentingan ini. Bukankah seharusnya memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berintegritas dan bebas dari KKN. Tidak heran jika wabah konflik kepentingan ini juga menjangkit penyelenggran negara di daerah. Dengan tidak dijatuhkannya sanksi berat kepada Andi Taufan dengan dalih ia sudah meminta maaf hal ini sudah secara nyata mempertontonkan ketidakpatutan, ketidaaan malu maupun integritas, dan terperosoknya negara kedalam jurang oligarki.

Sekalipun saat ini Belva sudah memberikan surat pengunduran dirinya sebagai Stafsus Presiden tetap tidak mengurangi potensi konflik kepentingan dan perdagangan pengaruh akibat kerjasama yang penunjukannya dinilai tidak transparan dan akuntabel. Dana anggaran program pelatihan prakerja sudah masuk ke start up miliknya dan tidak menutup kemungkinan sudah ada loby-loby di bawah kertas dengan pejabat terkait. Mengingat program ini terkesan sangat dipaksakan untuk segera dilaksanakan dengan dalih sebagai salah satu upaya membantu warga yang terdampak wabah Covid-19. Hal ini tentu sudah menjadi tugas KPK untuk menyelidiki apakah sudah masuk kategori korupsi.

Begitu pula dengan sikap Presiden sebagai kepala pemerintahan yang sebetulnya dapat mengintervensi kejadian ini jika memang hati nurani beliau mengatakan ini tidak sesusai dengan yang seharusnya, tapi Presiden seakan malah mengamini hal yang terjadi seolah tak ada yang salah dengan ini. Padahal orang tak akan begitu mengingat siapa menteri dan pejabat yang menjalankan teknis program prakerja ini tapi rakyat akan mudah mengingat di era Presiden siapa kejadian memalukan ini terjadi. Sebelum terlambat dan terlalu jauh sebetulnya pemerintah dapat mengambil sikap untuk menunda dan mengkaji lebih dalam tentang program prakerja ini. Mempertimbangkan untuk tetap memakai Skill Academy by Ruang Guru sebagai rekanan atau membatalkannya.

Oleh : Mentari Wahyudihati

Penulis, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pos terkait