Film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’: Sebuah Manipulasi Sejarah?

Film 'Jejak Khilafah di Nusantara': Sebuah Manipulasi Sejarah?

Kamis, 20 Agustus 2020, sebuah film bertajuk “Jejak Khilafah di Nusantara” yang tayang secara online telah memantik pro dan kontra di tubuh masyarakat Muslim. Pihak yang pro adalah mereka yang tergabung dalam barisan pejuang khilafah dan simpatisan dari sebuah organisasi, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang telah dilarang beroperasi di Indonesia, semenjak medio Mei 2017. Organisasi Islamis HTI, tidak diragukan, telah dan sedang menjadikan khilafah sebagai tujuan terjauh (ultimate goal) untuk menyelamatkan Indonesia dari berbagai problema dan krisis multimensi yang membelit Indonesia. Ini tergambar dari komentar-komentar yang mendukung dan bersimpatik terhadap penayangan film tersebut di Facebook Ismail Yusanto, juru bicara HTI, dan laman Youtube menayangkan film tersebut. Sementara pihak yang kontra adalah pihak yang selama ini menolak propaganda dan “jualan” HTI di tanah air. Umumnya mereka adalah barisan Islam moderat, terutama dari kalangan Nahdhatul Ulama (NU).

Sejak semalam dan sore hari ini saya rampung menonton tiga bagian dari film tersebut yang tayang di Youtube, dari link yang dikirim oleh seorang kawan. Setelah menonton film tersebut, saya berargumen bahwa film “Jejak Khilafah di Nusantara” lebih merupakan romantisisme sejarah, framing (pengkerangkaan) ideologi khilafah yang sarat manipulasi sejarah dan berbahaya untuk keutuhan bangsa dan negara. Karenanya, argumen tulisan ini dibangun dari tiga hal. Pertama, ia menampilkan narasi HTI tentang khilafah dan konten film tersebut yang kontroversial. Kedua, argumen-argumen yang menolak klaim khilafah HTI di film tersebut. Ketiga, dampak pengekerangkaan khilafah terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara.

Narasi tentang khilafah HTI yang ditampilkan film sebagiannya “bermasalah”, meskipun terdapat sebagian narasi yang tidak bermasalah. Misalnya, yang sarat masalah adalah dinarasikan bahwa sepeninggal Rasulullah saw dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah dan berakhir pada dinasti Utsmaniyah di Turki, film ini mengklaim bahwa kepemimpinan yang dijalankan tersebut adalah kepemimpinan “khilafah Islamiyyah” yang monolitik, persis seperti yang diframing HTI. Sejatinya, kepemimpinan Khulfaur-Rasiyidin berbeda dengan Dinasti Umayyah yang lebih cenderung bersifat monarkhi (kerajaan). Dalam hal ini, menurut garis berpikir HTI, konsep khilafah dapat dilihat sebagai sebuah jalan untuk merestorasi kegemilangan Islam. Lebih jauh, HTI mengklaim seperti digambarkan di film bahwa “khilafah” adalah sebuah sistem pemerintahan Islam yang telah terbukti sukses melintasi zaman. Dalam memperjuangkan ide ini, sebagaimana dalam narasi film, HTI menekankan glorifikasi sejarah Islam di era khilafah Islamiyyah yang dimulai dari nabi Muhammad SAW dan berakhir dengan tumbangnya kekaisaran Ottoman tahun 1924 di Turki. Kejadian terakhir ini yang menjadi mimpi utopis Taqiyudin An-Nabhani dan para pengikutnya. Singkatnya, HTI meyakini bahwa khilafah memiliki sebuah karakter universal yang dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan sebagai satu-satunya solusi untuk menyelamatkan Muslim dari keterpurukan. Khilafah, dengan demikian, adalah keharusan sejarah dan kewajiban kolektif Muslim mewujudkannya. Inilah pesan moral yang ditandu oleh film tersebut.

Klaim jejak khilafah di tanah air, yang dinarasikan di film tersebut lebih merupakan narasi yang masih perlu dibuktikan lebih jauh, bermasalah dan sarat ketidaktepatan interpretasi sejarah. Prof Peter Carey, sejarawan Inggris, yang namanya dicatut sebagai narasumber dalam pembuatan film. Dari rilis yang disebar, Prof Carey menegaskan bahwa beberapa klaim di film tersebut tidak sesuai dengan bukti sejarah. Misalnya, Pangeran Diponegoro pernah melakukan kontak dengan Ottoman. Yang terjadi menurut Carey, adalah informasi yang diperoleh Diponegoro dari orang-orang yang naik haji dank arena kekagumannya dia menggunakan nama-nama yang berbau Turki Utsmani, misalya Ali Pasha untuk panglimanya. Diponegoro sendiri mengadopsi nama Abdul Hamid dari seorang Sultan Utsmaniyah, Abdul Hamid I yang bertahta pada tahun 1774-1789. Meskipun sebagian data tersebut ada di sumber-sumber Jawa dan Belanda, namun dalam arsip Turki Utsmani tidak terdapat catatan tentang apa yang terjadi di Jawa atau bahkan tentang Pangeran Diponegoro, termasuk mengirimkan bantuan materi atau dukungan moril untuk mendukung perjuangannya. Juga, dugaan terhadap adanya hubungan antara raja-raja Islam di Jawa dengan Turki Utsmaniyah. Singkatnya, sejarah Turki Utsmani tidak bercerita tentang Pulau Jawa priode 1475-1908. Jadi, interpretasi HTI yang termuat dalam film tentang hubungan Jawa dengan Turki Utsmani diragukan kebenarannya. Sama halnya, Ayik Heriansyah, seorang mantan anggota HTI, menuturkan bahwa “tema jejak khilafah di Nusantara, masih sangat umum dan terlalu jauh kalau mau digiring untuk melegitimasi perjuangan HTI mendirikan khilafah Tahririyah”. Karenanya, film ini lebih bersifat framing dan penggiringan opini untuk membenarkan khilafah ala HTI.

Dampak framing khilafah yang disuarakan film tersebut berbahaya terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. HTI menolak demokrasi, lantaran mereka percaya bahwa Muslim yang menerima demokrasi menolak Allah sebagai legislator (pembuat hukum) tunggal (Ahmed and Stuart, 2009, p. 38). Meskipun konsep demokrasi acap dilihat bertentangan dengan ideologi Islam yang murni, pejuang khilafah terlibat dalam politik, meskipun HTI tidak pernah mengklaim sebagai partai politik. Misalnya, Abdul Qadim Zalloum, Amir kedua HT, telah berpartisipasi dalam pemilu di Jordan tahun 1952 dan 1958, mengalami kegagalan mendapatkan kursi di dua kesempatan tersebut. Di tanah air tampaknya dukungan HTI diarahkan kepada calon-calon legislator yang bisa menyuarakan kepentingannya, bahkan bekerjasama dengan pihak-pihak yang sama-sama memperjuangkan tujuan yang sama, meskipun memiliki metode yang berbeda. Selain itu, tampaknya film ini bertujuan menggaet generasi muda, yang memang kebanyakannya “buta sejarah” untuk dipengaruhi agar bisa memperjuangkan ideologi khilafah.

Kesimpulannya, film ini sarat dengan muatan untuk mempropagandakan ideologi khilafah HTI yang menekankan “Islam is not only religion but a holistic political ideology, within which sovereignty belongs to God, not mankind” (Islam bukan saja agama namun sebuah ideologi politik yang holistik, yang di dalam kedaulatan yang merupakan milik Tuhan, bukan manusia) (Ahmed and Stuart, 2009, p. 17). Singkatnya, film ini lebih merupakan framing khilafah ala HTI untuk membius umat Islam, khususnya generasi muda Muslim guna bergabung dalam barisan HTI dalam rangka memperjuangkan “khilafah Islamiyyah” yang utopis ala HTI dan tidak pernah ada perwujudannya dalam sejarah.

Oleh: Ridwan al-Makassary

Penulis, adalah peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) University of Western Australia dan sedang meneliti Islam Transnasional di Indonesia, dengan tekanan pada Papua. Pandangan ini bersifat personal dan tidak mencerminkan sikap resmi lembaga.

Sumber: Harakatuna.com

Pos terkait