Refleksi tentang Agama dan Kekerasan

Refleksi tentang Agama dan Kekerasan

Oleh: Cusdiawan**

Harus diakui bahwa di satu sisi, agama menawarkan kedamaian, agama dapat menjadi inspirasi bagi para pemeluknya untuk berbuat kebaikan, menguatkan modal sosial, dan berbagai hal-hal baik lainnya. Akan tetapi, di sisi yang lain, agama pun dapat menjadi basis legitimasi bagi sebagian pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan.

Bacaan Lainnya

Haryatmoko, lulusan S2-S3 bidang Antropologi dan sejarah agama-agama di Universitas Sorbone, juga S3 pada bidang etika politik di Institute Catholique de Paris berusaha menjawab persoalan tersebut melalui diskursus filsafat politik, yang tertuang dalam bukunya Etika Politik dan Kekuasaan (2014).

Haryatmoko pun mengajukan suatu pertanyaan reflektif “kalau keberadaan agama harus dibela dengan kekerasan, apa sumbangannya terhadap peradaban manusia? Kalau simbol-simbol dan praktik formal menjadi ukuran utama kesalehan, kapan agama bisa mengantar pemeluknya menuju pada kedalaman hidup dan penerimaan pluralitas? Kalau sektarianisme menjadi pilar identitas penganutnya, bagaimana agama ikut membangun institusi-institusi sosial?”

Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diajukan oleh Haryatmoko tersebut, bukan berarti ia menganggap agama sama sekali buruk dan tidak menyumbang apa-apa bagi peradaban. Karena, Haryatmoko sendiri menyadari, bahwa di satu sisi, agama memang tempat di mana banyak orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh. Di dalam agama, banyak juga orang menimba kekuataan dan mendapat topangan dalam menghadapi penderitaan, penindasan dan sebagainya.

Akan tetapi, di sisi yang lain, agama kerap kali dikaitkan dengan fenomena kekerasan. Dengan kalimat lain, menurut pandangan Haryatmoko, agama sering tampil dalam wajah yang saling bertentangan. Dalam sejarah, agama kerap kali digunakan untuk membakar kebencian dan meniupkan kecurigaan. Dengan demikian, agama pun rentan menjadi pemicu kekerasan.

Bagi Haryatmoko, agama yang rentan terhadap kekerasaan tersebut, berkaitan dengan peran agama itu sendiri. Pertama, peran agama sebagai kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial (fungsi ideologis); kedua, agama sebagai faktor identitas; ketiganya, agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial.

Tentu hal itu sangat beralasan, menyoal poin pertama, mengingat fungsi ideologis agama, dapat menjadi faktor integrasi dan dominasi (misalnya kelompok “agama kita” atas kelompok “agama mereka”). Dalam soal ini, yang bisa berkaitan dengan kekuasaan, agama rentan menjadi legitimasi dan dapat menimbulkan permusuhan dengan kelompok agama lain, terlebih lagi ketika dibarengi dengan penafsiran yang ekslusif dan sikap yang fanatik.

Sementara itu, poin keduanya, yakni agama sebagai identitas, dapat dengan mudah dijadikan bahan bakar kebencian, mengingat identitas agama sendiri erat kaitannya dengan harga diri dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, ketika identitas agama tersebut dikombinasikan dengan identitas etnis tertentu. Di Indonesia sendiri, kita punya pengalaman sejarah yang kelam berkait konflik etno-religius.

Ketiganya, yang dimaksud agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial, yakni suatu tatanan sosial yang mendapat dukungan dari agama. Misalnya saja, suatu sistem ketika dianggap bukan berasal dari ajaran agamanya dan berasal dari budaya lain, dapat menghadirkan penolakan dari kelompok agama tersebut dan itu bisa mengundang aksi kekerasan.

Tiga peran agama di atas, dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya fanatisme. Sementara itu, menurut seorang filsuf politik ternama, yang dikutip oleh Haryatmoko, yaitu Hannah Arendt, menyebut bahwa fanatisme adalah musuh besar bagi kebebasan. Arendt menulis “kita tergoda untuk mengubah dan menyalahgunakan agama sebagai ideologi, dan menodai usaha yang telah kita perjuangkan melawan totalitarianisme dengan suatu fanatisme. Padahal, fanatisme adalah musuh besar kebebasan”.

Bagi Haryatmoko sendiri, kelemahan mendasar seorang fanatik adalah tidak mampu mengambil jarak dengan keyakinannya, tidak kritis lagi terhadap keyakinan dan tindakannya. Tiga peran agama sebagaimana yang disebut di atas, yang rentan menjadi legitimasi tindak kekerasan, jelas lahir karena kesewenang-wenangan penafsiran. Absennya sikap kritis, jelas dapat menjerumuskan pada konfik-konflik yang mengatasnamakan agama.

Sikap yang Perlu Dikembangkan

Dengan mengutip Paul Ricoeur, Haryatmoko (2014) mengemukakan bahwa ada tiga bentuk pengambilan jarak yang sangat membantu dalam pengambilan sikap kritis pemahaman agama, yakni kritik ideologi, pembongkaran dan ideologi permainan.

Terang saja, sikap kritis sendiri dibutuhkan agar tidak terjerumus ke dalam fanatisme, karena fanatisme, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemikir politik Hannah Arendt, akan membahayakan kebebasan dan karena itu mengancam kehidupan demokrasi dan keberlangsungan sebuah republik.

Dalam konteks itulah, pemikiran Ricouer, seorang filsuf yang juga mempunyai fokus kajian pada bidang hermeneutika perlu untuk di ketengahkan untuk menghidari sikap fanatik atas teks-teks sakral (agama). Dalam karyanya, yaitu The Symbolism of Evil (1967), menyebut pentingnya “memahami” dalam hubungannya dengan “keimanan”.

Ricour (1967) menggambarkan hubungan antara memahami dengan keimanan sebagai sebuah lingkaran yang hidup. Ricouer pun mengemukakan bahwa teks-teks sakral (dan simbol-simbol di dalamnya) dapat dipercaya sebagai kebenaran,  jika teks-teks tersebut diinterpretasikan secara kritis dan direfleksikan untuk kehidupan. Dengan demikian, bila kita menjadikan pemikiran Ricour sebagai acuan, maka diharapkan akan mampu menghibdarkan dari pemahaman agama yang sempit, karena menekankan aspek kritis dan refleksi, dan artinya juga pemahaman agama yang mengancam kehidupan tidak dapat diterima sebagai kebenaran.

Menyoal tiga bentuk pengambilan jarak yang dikemukakan oleh Ricouer, Haryatmoko (2013) menjelaskan bahwa yang dimaksud kritik ideologi, yakni teologi sebagai fides quaerens intellectum (iman yang mencari pendasaran rasional) ditantang mengelaborasi konsep yang lebih memadai. Memadai dalam konteks ini, berarti memenuhi tuntutan understand ability dan communicability dari pernyataan-pernyataannya.

Sementara itu, yang disebut pembongkaran, bermanfaat untuk menghindarkan agama dijadikan hanya untuk kepentingan ekslusif tertentu. Dengan kalimat lain, menuntut kita juga untuk bersikap kritis terhadap kemungkinan-kemungkinan agama yang disalahgunakan atau dimanipulasi untuk memuluskan tujuan segelintir orang. Pembongkaran pun dilakukan dengan reinterpretasi teks, kritis, dan kontekstual, perlu agar lebih terbuka.

Sementara itu, yang dimaksud analogi permainan, berguna untuk menghindarkan segresi sosial atas dasar agama, dan memungkinkan untuk menciptakan peluang bagi perjumpaan-perjumpaan informal yang memberi ruang untuk perjumpaan antar pribadi ataupun kelompok. Analogi permainan dapat bermanfaat untuk memperluas pergaulan (tidak sebatas dengan pemeluk agama yang sama), memperluas jaringan komunikasi dan dapat mengafirmasikan paradigma pluralitas.

Penulis, adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Pos terkait