(Re) Aktualisasi Pancasila Dalam (Ber) Hukum

  • Whatsapp
(Re) Aktualisasi Pancasila Dalam (Ber) Hukum

Oleh: Mushafi Miftah*

Rutin diselenggarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada setiap tanggal 1 Juni. Peringatan hari lahir ini seringkali menghabiskan dana yang cukup besar. Hal ini wajar saja sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan syukur atas lahirnya Pancasila sebagai lambang dan dasar Negara. Dalam setiap Harlah Pancasila ini, berbagai ekspresipun dimunculkan, mulai dari upacara hingga penyebaran pamflet, dan flayer-flayer  ucapan selamat hari lahir Pancasila di Media Sosial.

Baca juga

Hal itu terjadi karena Pancasila sebagai Dasar Negara telah memberikan harapan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya sekedar lambang Negara tapi telah menjadi karakter dan identitas kebangsaan karena memang digali dari karakter bangsa Indonesia. Untuk itu Pancasila selalu dijadikan ruh dalam proses pengelolaan Negara ini termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian, Pancasila belum sepenuhnya diamalkan dan dapat dirasakan manfaatnya. Terdapat masalah disana sini, mulai dari hukum, sosial politik, pendidikan dan ekonomi. Bidang hukum dan ekonomi menjadi hal yang paling mendapat sorotan. Karena implementasi kedua bidang ini dianggap belum memenuhi espektasi dari dirumskannya Pancasila.

Kondisi itu bisa dimaklumi, mengingat “ketimpangan dan diskriminasi” dari dua bidang itu sangat dirasakan terutama bagi masyarakat kecil yang sangat sulit mendapatkan keadilan. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan hukum masih terjadi dimana-mana. Bahkan, banyak produk-produk hukum yang lebih berpihak pada kepentingan pemudal atau korporasi, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum banyak tidak dirasakan oleh rakyat.

Di banyak tempat misalnya, banyak tindakan aparat penegak hukum yang keluar dari nilai-nilai Pancasila dan cenderung represif. Di beberapa daerah yang terjadi konflik agraria seringkali menyisakan kisah pilu akibat tindakan aparat penegak hukum. Yang teranyar adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Puworejo terhadap warga Desa Wadas pada bulan April lalu.

Hal itu juga diperparah dengan banyaknya kasus-kasus penegakan hukum yang cenderung tebang pilih menjadi catatan hitam tersendiri dunia hukum Indonesia. Narasi hukum yang tajam ke-bawah tumpul ke atas seringkali menghiasi laman media massa beberapa tahun terakhir ini. Ini menunjukkan memang ada yang salah dalam berhukum kita. Begitu juga dengan beberapa produk peraturan perundang-undangan yang menuai reaksi dari masyarakat, seperti Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain.

Pancasila sebagai role model Hukum di Indonesia seharusnya tidak boleh hanya dimasukkan dalam konsideran peraturan perundang-undangan tapi juga harus dijadikan pijakan dalam penegakan hukum. Agar hukum tidak menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana menjadi pengayom dan pelindung hak-hak rakyat.

Prof Sutjipto Raharjo mengatakan dalam teori Hukum progresif, bahwa hukum itu untuk manusia, hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdi untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Artinya, hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya dan Kualitas suatu hukum, ditentukan kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”. Dijadikannya Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum Negara tentu bukan hanya dimaksudkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undanganya saja tapi juga dalam tataran implementasinya atau penegakannya.

Sebagai sumber hukum Pancasila harus ditempatkan sebagai bintang pemandu atau guide star dalam berhukum. Sehingga proses penegakan hukum oleh aparat hukum bisa bertumpu pada nilai-nilai Pancasila yaitu kemanusiaan dan keadilan. Hal ini selaras dengan spirit Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai ketuhanan (religius), nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial kemanusiaan, nilai-nilai permusyawaratan perwakilan atau demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial.

Hal itu sesuai dengan subtansi hukum itu sendiri, bahwa meminjam istilah Friedrich Carl von Savigny “Hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dapat dilihat dalam wujud perilaku dan kesadaran masyarakat, seperti halnya bahasa dan tata krama. Hukum beserta aspek sosial lainnya itu merupakan satu kesatuan, yang muncul dan sekaligus mencerminkan jiwa rakyat atau bangsa (volksgeist)”.

Dengan demikian, jika cara berhukum kita menempatkan Pancasila sebagai pilar utama, karena memang itulah budaya dan karakter bangsa kita. Karena itu dalam berhukum kita tidak boleh hanya semata-mata melayani serta berpihak pada kelompok yang memiliki power dan sumber daya, tapi harus menempatkan kebenaran dan keadilan hukum sebagai pijakan utama. Sebab, jika cara berhukum kita berpihak pada kelompok yang memiliki power dan sumber daya saja, apa bedanya kita dengan masyarakat barbarian yang tidak beradab? Karena kelompok yang kuat bisa menindas dan mengeksploitasi kelompok yang lemah sesuai dengan kepentingannya.

Jika kita berhukum sesuai dengan tuntunan Pancasila secara kaffah, niscaya tidak akan ada kegaduhan dalam setiap proses penegakan hukum, karena sudah pasti akan menempatkan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sebagai pijakan utama. Akan tetapi ini amat bergantung pada institusi pengadilan. Karena bagaiamanapun pengadilan yang baik, akan melahirkan putusan hukum yang fair dan adil. Dalam konteks inilah, maka menjadi penting mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berhukum kita.

Akhirnya, momentum peringatan hari lahir Pancasila ini tidak boleh hanya diperingati secara seremonial saja, tapi bagaiamana menjadi ruang refleksi atas  masalah-masalah hukum yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Sebab, proses penegakan hukum dalam suatu negara sebenarnya merupakan cerminan peradaban sebuah bangsa. Semakin baik penegakan hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, semakin baik dan beradab pula masyarakat atau negara kita.Wallahu A’lam

Penulis, adalah Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nurul Jadid dan Kandidat Doktor di Universitas Jember.

Pos terkait