Pengaruh Turki Utsmani di Nusantara: Sekedar Inspirasi, Tidak Lebih!

  • Whatsapp
Pengaruh Turki Utsmani di Nusantara: Sekedar Inspirasi, Tidak Lebih!

Ini tanggapan terhadap tulisan “Melihat Film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ Dengan Hati Jernih” yang ditulis Ahmad Khoirul Fata, salah satu Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo. Selain memperkaya diskursus, tanggapan ini diniatkan sebagai counter wacana saja. Minimal para pembaca khususnya mahasiswa Pak Fata punya bacaan pembanding setelah membaca tulisan dosennya agar tak gampang termakan propaganda dibalik judul manis bermajas “melihat dengan hati jernih.”

Mengapa tulisan tersebut harus ditanggapi? Sebab tulisan yang diterbitkan kanigoro.com dan hidayatullah.com ini masih mungkin akan diterbitkan media lain juga. Selain itu, tulisan ini telah dibagikan di beberapa WAG dan FB oleh simpatisan khilafah sebagai penguat argumen mereka. Secara tak langsung tulisan tersebut dijadikan bahan kampanye mendukung propaganda film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) karya aktivis organisasi yang sudah dilarang pemerintah. Sebagaimana ucapan Imam Ali bin Abi Thalib terhadap kaum khawarij, “kalimatu haqqin urida biha bathil” (kalimatnya benar namun dimaksud untuk kebathilan), tulisan tersebut demikian halnya sebagian fakta yang diungkap benar namun dimaksud untuk mendukung kebathilan propaganda pengasong khilafah.

Saya tidak ingin menuding Pak Fatah yang ASN sebagai simpatisan organisisi pengasong khilafah. Bisa saja tulisan beliau hanya dicomot untuk memperkuat agenda mereka. Sebab banyak juga para intelektual dan akademisi yang tidak sadar telah dimanfaatkan pendapatnya. Pendapat mereka sering dipelintir sedemikian rupa kemudian dijadikan senjata untuk menyerang siapapun, khususnya pemerintah. Namun anehnya Pak Fata sepertinya tidak memahami propaganda di balik film tersebut, seakan melepaskan konteks film serta siapa para pembuatnya. Semoga ini tidak dilakukan secara sengaja.

Pak Fata memulai paragraf tulisannya dengan memuat bantahan dua sejarawan kawakan yakni Prof. Peter Carey dan Prof Azyumardi Azra terhadap kredibilitas data pada film dokumenter JKDN. Prof. Carey membantah adanya hubungan antara Turki Utsmani dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara, khususnya di Jawa. Adapun formasi tentara Diponegoro yang mirip militer Utsmani bukan pengaruh langsung akibat hubungan diplomatik melainkan sekedar ‘terinspirasi’ saja. Sedangkan Prof. Azyumardi Azra menganggap film JKDN adalah sebuah upaya pembuatan sejarah yang dipaksakan. Bantahan kedua sejarawan ini yang kemudian ditanggapi Pak Fata secara panjang lebar dalam tulisannya yang berusaha membuktikan adanya hubungan kesultanan-kesultanan di Nusantara dengan Turki Utsmani.

Sebagai penikmat sejarah, saya cukup akrab dengan gagasan intelektual dua sejarawan yang pendapatnya dibantah Pak Fata dalam tulisannya. Kepada Prof Azyumardi Azra saya juga belajar History of Islamic Civilization dan Islam in Southeast Asia saat menjadi mahasiswanya di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan pada Prof Carey, saya cukup intens membaca buku-bukunya sebagai referensi utama saat menulis makalah berjudul “Masa Muda Pangeran Diponegoro: sang santri lelana pemimpin perlawanan rakyat jelata” yang dipresentasikan pada acara riset pemuda yang diselenggarakan Deputi 2 Kemenpora RI akhir tahun 2019 lalu. Sebagai rasa takzim kepada mereka, saya ingin menanggapi bantahan Pak Fata setiap paragraf argumentasinya sembari berusaha untuk tetap tidak kehilangan konteksnya.

Kesalahan Memahami Periode Sejarah

Argumentasi Pak Fata, bahwa Nusantara bukan sebuah wilayah yang terisolasi, mengutip “ledakan pasar yang terus menerus” dari Anthony Reid (2015) yang menggambarkan ramainya jalur perdagangan pada abad ke-16 M di wilayah Nusantara. “Karena itu, adalah sangat mungkin kesultanan-kesultanan di Nusantara yang sedang berkembang pesat di abad 14-17 M memiliki hubungan dengan dunia Islam lain di kawasan Timur Tengah, tidak terkecuali dengan Turki Utsmani. Apalagi abad 16-17 M merupakan zaman di mana Utsmani sedang berada di puncak pengaruhnya,” tulisnya.

Sampai disini argumentasi ini masih bisa diterima, sebab faktanya pakar sejarah Nusantara juga tidak memperdebatkannya. Sebuah kekeliriun jika argumentasi ini dijadikan landasan menyanggah pernyataan Prof Carey dan Prof Azyumardi Azra, yang ada justru menunjukkan bahwa si penyanggah tidak tuntas memahami pemikiran mereka minimal dengan membaca karyanya.

Misalnya, Prof. Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII menjelaskan para penguasa muslim di Nusantara sering menghubungkan dirinya dengan kekuasaan besar di dunia termasuk Turki Usmani. Menurut sebuah tambo, alam Minangkabau tercipta dari Nur Muhammad bersamaan dengan dua alam lain yakni; Benua Ruhum yang dimaksud adalah Turki Utsmani, sebagai pemegang hegemoni kekuasaan wilayah barat dan Benua Cina, sebagai pemegang hegemoni kekuasaan wilayah timur. Namun perlu dicatat, upaya menghubungkan diri yang dilakukan penguasa Muslim di Nusantara dengan kekuasaan Muslim di belahan dunia sekedar memperkuat legitimasi kekuasaan mereka di tingkat lokal semata.

Selanjutnya Pak Fata mengajukan dua pertanyaan; “sejauh mana hubungan antara Utsmani dengan Nusantara?, dan Apakah kesultanan-kesultanan di Nusantara merupakan negara bagian dari Utsmani sebagaimana provinsi-provinsi Utsmani di Arabia, atau sebagai vassal sebagaimana negara-negara Islam di Afrika Utara, atau hanya sekadar hubungan persahabatan dengan Utsmani?.” Kedua pertanyaan ini sebenarnya sekedar pancingan saja bagi pembaca, sebab tidak terjawab juga dalam tulisannya. Tidak ada penjelasan terkait pertanyaan ini selain suguhan informasi bahwa ada hubungan diplomatik dan militer Utsmani dengan Kesultanan Aceh di abad ke-16, itupun diminta merujuk tulisan Deden A Herdiansyah (2017). Disertasi Ermy Azziaty Rozali “Turki Uthmaniah: Persepsi dan Pengaruh Dalam Masyarakat Melayu (2016)” juga sekadar disebut saja tanpa tanpa mengurai isinya. Tidak jelas tujuan Pak Fata mengajukan dua pertanyaan ini tanpa dia sendiri berusaha menjawabnya. Dugaan saya, mungkin Pak Fata sekadar gaya-gayaan mengungkap saja tanpa sempat membaca referensi yang disebutnya.

Pak Fata juga mengutip sambutan Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI, bahwa “Raden Patah dikukuhkan oleh utusan Sultan Turki Utsmani sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawi, perwakilan kekhalifahan Turki di tanah Jawa dengan menyerahkan bendera bertuliskan La ilaha illa Allah berwarna ungu kehitaman dan Muhammadur Rasulullah di bendera berwarna hijau. Duplikat kedua bendera tersebut disimpan menjadi pusaka di Keraton Yogyakarta sebagai penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat sebagai wakil kekhalifahan Turki.” Sebagai calon Doktor bidang pengkajian Islam, seharusnya Pak Fata punya kemampuan melakukan verikasi pernyataan ini dengan sumber lain.

Apa benar Raden Patah dikukuhkan oleh utusan Sultan Turki Utsmani sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawi (perwakilan Turki Utsmani di Tanah Jawa)?. Penting dicatat bahwa Raden Fatah (1455-1518 M) sebagai pendiri Kerajaan Demak memerintah dari tahun 1500-1518 M. Raden Fatah memiliki beberapa nama seperti Praba atau Raden Bagus Kasan (Hasan), Jin Bun (gelar Tiongkok) atau Senapati Jinbun atau Panembahan Jinbun. Babad Tanah Jawi menyebut gelar Raden Fatah sebagai Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama, dalam Serat Pranitiradya bergelar Sultan Syah Alam Akbar dan Hikayat Banjar disebut Sultan Surya Alam.

Turki Utsmani berubah dari kesultanan menjadi kekhalifahan nanti setelah Sultan Salim I menaklukan kerajaan Mamluk di Mesir pada tahun 1517. Jika dikomparasikan dengan tahun Raden Fatah memerintah 1500-1518 M, sangat diragukan jika Raden Fatah diangkat khilafatullah ing tanah jawi oleh Turki Utsmani yang belum berbentuk kekhalifahan. Kondisi keterbatasan transportasi dan komunikasi pada waktu itu juga tidak memungkinkan untuk Turki Utsmani yang baru berwujud kekhalifahan pada 1517 mengangkat Raden Fatah yang wafat tahun 1518, yang hanya terpaut selisih setahun bahkan beberapa bulan saja. Pelayaran normal yang membawa informasi dari Jeddah ke Asia Tenggara di zaman itu membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Dari pusat pemerintahan Turki Utsmani ke Nusantara membutuhkan waktu lebih dari itu, sebab harus melewati perjalanan darat dari wilayah Arab Saudi, Jordan, Irak dan Syria saat ini. Kalau lewat jalur pelayaran justru lebih lama lagi sebab Terusan Suez belum ada, nanti diresmikan tahun 1869 M. Pembawa informasi ke Nusantara biasanya adalah para haji, sedangkan menurut M Dien Majid dalam Berhaji di Masa Kolonial, secara keseluruhan perjalanan haji pada masa itu bisa memakan waktu tiga hingga empat tahun.

Wajar jika Prof Peter Carey yang selama 40 tahun meneliti sejarah Jawa dan Diponegoro, membantah klaim relasi kekuasaan dan ketundukan antara Turki Utsmani dengan kesultanan di wilayah Jawa. Menurut Prof Carey setiap bantuan yang pernah diterima Diponegoro saat perang Jawa biasa dituliskan dalam Babad, seperti adanya bantuan dari kerajaan di Buleleng Bali atau pasukan Bugis di Makassar. “Tapi Babad Diponegoro sama sekali tidak menyebutkan adanya bantuan dari Turki Usmani, baik pasukan, persenjataan, atau sekedar dukungan moral,” kata Prof Carey kepada Detik.com. Bahkan informasi yang ia terima dari Dr Ismail Hakki Kadi yang meneliti banyak arsip di era Turki Utsmani juga tidak menemukan informasi adanya kontak antara Raden Patah (1475-1518) dari Demak dengan Turki Utsmani.

Gelar khalifatullah yang melekat pada sultan-sultan Yogyakarta yang juga sering jadi klaim keterkaitan dengan Turki Utsmani juga perlu dikritisi. Historia.id dalam ulasannya mengungkapkan bahwa sebelumnya raja-raja Mataram memakai gelar panembahan, sultan, dan sunan. Raja terbesar Mataram, Sultan Agung yang pertama menggunakan gelar sultan. Demi melegitimasi kekuasaanya, dia mengirim utusan ke Mekah untuk meminta gelar sultan pada 1641. Dia mengikuti jejak Sultan Banten, Pangeran Ratu yang menjadi raja Jawa pertama yang mendapatkan gelar sultan dari Mekah, sehingga namanya menjadi Sultan Abulmafakir Mahmud Abdul Kadir. Setelah Sultan Agung, Raja-raja Martaram berikutnya seperti Amangkurat I sampai III justru menggunakan gelar sunan. Kemudian Amangkurat IV (1719-1724) menjadi yang pertama menggunakan gelar khalifatullah.

Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3, gelar khalifatullah menegaskan perubahan konsep lama raja Jawa, dari perwujudan dewa menjadi wakil Allah di dunia. Sedangkan menurut Abdul Munir Mulkan dalam Reinventing Indonesia, meskipun raja-raja Jawa memakai gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah, namun dipandang oleh sementara pihak sebagai pusat tradisi kejawen (mistisisme Jawa) yang tidak mencerminkan tradisi Islam. Sementara yang lain memandang bahwa tradisi kejawen dengan pusat kehidupan kerajaan di Jawa adalah Islam dalam perspektif Jawa.

Mengkritisi Tafsir Atas Disertasi Kasori

Sebagian besar paragraf dalam tulisan Pak Fata adalah mengurai disertasi Kasori di UIN Sunan Kalijaga berjudul “Di Bawah Panji Estergon: Hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani dengan Kesultanan Demak Pada Abad XV-XVI M” (2020) yang dimaksud untuk menanggapi bantahan Prof Peter Carey. Menurut Pak Fata penelitian Kasori tersebut menyimpulkan, kerja sama Turki-Demak semula hanya di bidang dakwah dan perdagangan, kemudian berkembang ke hubungan politik dan militer.

Jika kritis membaca, sebenarnya semua paragraf yang diurai Pak Fata berdasarkan disertasi Kasori tersebut justru memperkuat argumentasi bahwa tidak ada relasi kekuasaan serta ketundukkan yang menjadikan Kesultanan di Nusantara sebagai wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani sebagaimana yang diklaim dalam film JKDN. Setelah mengungkap semua bukti Jejak Khilafah di Nusantara versi mereka, narator dalam film JKDN kemudian menyimpulkan data tersebut di akhir film dengan mengatakan: “…Ada ikatan solidaritas dengan sultan-sultan Aceh, Jawa, sampai Filipina. Ikatan sebagai satu umat. Ikatan sebagai satu akidah, akidah Islam. Ikatan dengan satu semangat, semangat jihad. Ikatan dengan SATU KEPEMIMPINAN , karena seluruh kesultanan di Nusantara TUNDUK dan hormat dengan Khilafah Utsmaniyah.”

Disertasi Kasori justru membuktikan bahwa Turki Utsmani oleh kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara sekadar dijadikan inspirasi. Inspirasi tersebut tampak dari penggunaan atribut-atribut yang mirip seperti Turki Utsmani sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan para pemimpin tersebut di tingkat lokal. Para raja atau sultan mengambil gelar sultan dari Turki untuk menguatkan kedudukannya di antara negeri-negeri Islam di dunia. Harapannya gelar sultan tersebut, menjadikan para raja di Nusantara berusaha bersikap dan berbuat seperti Sultan Turki Utsmani. Keberhasilan Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel juga wajar jika dijadikan inspirasi para Wali Songo mendirikan sebuah sistem kekuasaan politik Islam di Jawa dengan berdirinya Kesultanan Demak.

Kasori dalam disertasinya menggunakan teori Legitimasi Kekuasaan dari Max Weber dan teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault sebagai pisau analisis mengkaji hubungan Turki-Demak. Max weber dalam teorinya mengemukakan basis legitimasi yang harus dimiliki seorang pemimpin, diantaranya: legitimasi tradisionalis dan kharismatik. Demak, di samping memiliki legitimasi trah Kerajaan Majapahit dan kharisma kepemimpinan para ulama, juga membangun relasi dengan Turki Utsmani untuk menguatkan legitimasi kekuasaan politik dan ekonomi di Jawa dan Nusantara.

Sedangkan teori Relasi Kuasanya Foucault mengungkap kekuasaan bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain. Sehingga hubungan Turki Utsmani-Demak merupakan hubungan kerjasama yang setara dan untuk saling menguatkan, bukan untuk menguasai atau pun mendominasi. Turki menjadi faktor strategis bagi Demak untuk menopang kekuasaan politik dan ekonominya agar kesultanannya menjadi setaraf dengan kerajaan Islam lainnya di dunia Islam.

Jadi hubungan Turki Utsmani dengan Demak pada Abad XV-XVI dalam disertasi Kasori, selain sebagai inspirasi dan legitimasi, juga sebagai hubungan yang global dalam membentengi Jawa dan Nusantara dari kekuatan penjajah Eropa, tidak lebih. Jika fakta sejarah hubungan Turki-Demak tersebut sebatas pada kesimpulan adanya “Jejak Khilafah di Nusantara” saja, sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya justru muncul jika fakta sejarah tersebut dibelokkan penafsirannya demi kepentingan menguatkan klaim bahwa Nusantara merupakan bagian dari Khilafah Islamiyah, sehingga upaya untuk mendirikan kekhalifahan yang sejenis saat ini adalah sah semata berdasarkan penafsiran tersebut.

Pembelokan fakta sejarah seperti ini tersirat dalam film JKDN, sehingga menuai kritik. Jadi keliru jika berdasarkan disertasi Kasori tersebut kemudian Pak Fata mengatakan, “karena itu kita tidak perlu antipati terhadap film Jejak Khilafah di Nusantara, apalagi menuduhnya sebagai propaganda anti NKRI.” Pernyataan ini seakan menegaskan Pak Fata mau mengajak pembaca tulisannya untuk lepas dari konteks film, agenda dibaliknya, serta latar belakang dari para pembuat film tersebut yang semuanya para pengasong khilafah. Sekali lagi, semoga ini tidak dilakukan secara sengaja. Tabik.

Oleh: Donald Qomaidiansyah Tungkagi

Penulis, Alumni Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pos terkait