Mensukseskan Pilkada di Masa Pandemi dengan Pola Kolaboratif

Mensukseskan Pilkada di Masa Pandemi dengan Pola Kolaboratif

Sebagaimana maklum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah bersepakat untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 secara serentak tatkala Pandemi Covid19 tak kunjung mereda. Bahkan pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah dan bakan calon wakil kepala daerah pun telah usai dilaksanakan pada tanggal 4-6 September 2020 lalu. Pilkada serentak ini rencananya akan dilaksanakan di  270 Daerah se Indonesia. Banyak pihak yang menilai bahwa rencana penyelanggaraan Pilkada serentak di masa Pandemi ini terlalu dipaksakan. Sebab, jika dilihat dari persiapannya sangat terbatas.

Dosen  Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi A, mengatakan bahwa, penyelenggaraan Pilkada serentak di masa Pandemi akan berakibat pada kualitas penyelenggaraan Pilkada. Hal ini bisa terjadi karena kondisi yang tidak aman dan sehat. Sehingga dalam pelaksanaan tahapan dan program Pilkada, maka yang muncul adalah sikap permisif dan mengabaikan pelanggaran terhadap aturan yang ada oleh petugas lapangan. ketika penyelenggara sangat permisif dan mengabaikan bagaimana pelaksanaan aturan yang sudah ditetapkan. Salah satu dampaknya tentu pada kualitas Pilkada yang dihasilkan. Kondisi ini memang sangat dilematis bagi penyelenggara.(Langgam.id;15/07/20).

Sedangkan menurut Ferdian Andi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, bahwa Penyelenggaraan Pilkada serentak di masa Pandemi ini memiliki tantangan baik dari sisi teknis maupun kualitas penyelenggaraan. Jika tak diantisipasi dengan baik, pilkada yang digelar di masa pandemi ini alih-alih melaksanakan demokrasi di tingkat lokal dengan baik, pilkada justru melahirkan masalah baru baik dari sisi teknis maupun nonteknis. (Kompas.com – 25/06/2020).

Kekhawatiran sejumlah pihak di atas bisa dimaklumi mengingat penyelenggaraan Pilkada serentak di masa pandemi ini membutuhkan persiapan energi yang luar biasa. Baik dari sisi persiapan teknis maupun non teknis. Karena itu, diperlukan persiapkan matang mulai dari segi persiapan antisipasi penyebaran Covid19, dan penerapan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak di masa Pandemi ini tetap menjamin kuiltasnya, jujur dan adil serta adanya partisipasi masyarakat yang tinggi.

Potensi Menjadi Klaster Baru

Penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi secara umum memang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid19, terutama pada hari pemilihan. Sebab, di beberapa daerah yang akan menyelenggaran Pilkada masih tergolong daerah dengan kategori Zona merah sebut saja misalnya Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi, Sidoarjo, Malang dan lain-lain. Akan tetapi, untuk mendukung pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merancang protokol kesehatan pelaksanaan pilkada di era pandemi Covid-19 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 tahun 2020.

Dalam pasal 8C ayat 1 PKPU No.5 tahun 2020 disebutkan bahwa Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Kemudian dalam pasal 8C ayat 2 disebutkan bahwa ” Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Atas dasar itu, maka kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada Pilkada serentak 2020 ini secara yuridis telah diantisipasi agar tidak melahirkan masalah baru terkait dengan penyerbaran Covid19 itu. Akan tetapi kekhawatiran akan muncul mengingat jumlah kasus Covid19 terus meningkat setiap harinya. Sehingga sikap publik pun terbelah menyikapi Pilkada serentak tahun 2020 ini. Ada yang mendukung dan adapula yang menyarankan untuk menunda, karena dikhawatirkan akan menciptakan klaster baru.

Membangun Kolaborasi Efektif

Secara umum, rencana penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Sebab, para penyelenggara Pilkada ini masih memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pilkada serentak itu. Akan tetapi melihat fakta yang ada selama pandemi, rencana penerapan protokol kesehatan di masa-masa Pilkada bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh kedisiplinan yang tinggi dari para penyelenggara. Sebab, penerapan protokol kesehatan di hari-hari biasa saja tidak berjalan efektif, apalagi di masa Pilkada yang identik dengan pengerahan massa.

Karena itulah diperlukan kolaborasi efektif agar Pilkada serentak tahun 2020 ini tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid19 ini. Kolaborasi itu dilakukan dengan cara membangun komitmen semua pihak, baik dari panitia penyelenggara pemilu, pendukung pasangan calon, aparat dan pengawas pemilu agar penyelenggaran Pilkada serentak dengan protokol kesehatan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru dalam penyebaran Covid19.

Untuk itu, pilkada 2020 harus dipastikan tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19 baik bagi pemilih maupun bagi petugas penyelenggara pilkada di lapangan. Sehingga diperlukan pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan maupun pemilih seperti masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan face sheild,  terutama di daerah yang masuk kategor red zone (zona merah). Selain itu, panitia penyelenggara yang dalam hal ini KPU daerah perlu membatasi Kampanye terbuka yang melibatkan banyak massa, karena rawan terjadi klaster baru.

Akhirnya, terlepas dari banyaknya tantangan penyelenggaraan Pilkada serentak di masa Pademi Covid19, melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dan kolaborasi efektif antara peneyelenggara, aparat, paslon dan masyarakat harus tetap dilaksanakan. Dan untuk menjamin kualitas dan mendorong partisipasi publik terhadap Pilkada serentak maka sosialisasi penyelenggaraan Pilkada serentak di masa Pandemi harus dilaksanakan secara efektif agar publik paham mekanisme protokol kesehatan yang akan diterapkan sehingga tidak muncul masalah baru penyebaran Covid19. Wallahu A’lam

Oleh: Mushafi Miftah

Dosen Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Pos terkait