Menjernihkan Kembali Pemahaman Kita Tentang Peristiwa 1965

Menjernihkan Kembali Pemahaman Kita Tentang Peristiwa 1965

Prakondisi (Peristiwa) G30S: Membedah Situasi Sosial-Politik 1950-1960

Berdasarkan pengantar yang ditulis oleh Herbert Feith dalam Indonesian Political Thinking 1945-1965, dijelaskan bahwa nuansa ideologis dalam pertarungan politik pada Pemilu 1955 sangat kental. Pada Pemilu tersebut, PNI memperoleh 22,3 % suara, disusul Masyumi yang memperoleh 20,9 persen suara, NU merebut 18,4 % suara, dan PKI yang merebut 16,4 % suara. Pertarungan politik yang bersifat ideologis tersebut, jelas menyisakan basis-basis massa (sosial) yang jelas, yang sudah barang tentu turut menghadirkan pertentangan di akar rumput.

Pasca Pemilu 1955, pertentangan antar partai yang bersifat ideologis memang tidak seterang-terangan ketika Pemilu 1955, akan tetapi intensitas konfliknya sama sekali tidak berkurang. Pada 1956-1958, tantangan terhadap pemerintahan parlementer mulai menguat. Soekarno pun mengajukan konsep yang disebutnya sebagai “Demokrasi Terpimpin”, wacana Soekarno tersebut mendapat dukungan kuat dari PNI dan PKI, tetapi mendapat pertentangan dari Masyumi dan NU. Meski akhirnya, NU kemudian mendukung wacana Soekarno tersebut.

Puncaknya, Februari 1958 terjadi peristiwa PRRI yang melibatkan tokoh Masyumi. Masyumi  kemudian dibubarkan pada 1960. Praktis saja, partai yang memperoleh suara signifikan pada Pemilu 1955, yaitu PNI, NU dan PKI kemudian mendukung wacana dan segala retorika politik Presiden Soekarno.

Penting untuk menjadi catatan, menurut Onghokham dalam buku Sukarno, Orang Kiri dan G30S 1965 (2013), pada waktu itu, PKI adalah partai yang paling baik organisasinya dibandingkan partai politik lainnya. Setelah gagalnya PRRI Permesta, PKI justru semakin dinamis.

Pada tahun 1963-1965 persaingan antar partai kembali sengit, terutama karena adanya kebijakan landreform. PKI pun menunjukkan kemajuan yang luar biasa, dan ini menimbulkan kecemasan bagi pihak-pihak non-komunis.

Sebagai catatan juga, kebijakan landreform atau Undang-Undang Pokok Perubahan Agraria ini menimbulkan banyak kekerasan di pedesaan. Dalam UUPA ini, kepemilikan tanah dibatasi hanya 5 hektar, dan memuat ketentuan baru mengenai hubungan tuan tanah dengan penggarap sawah, di mana yang lebih diuntungkan adalah para penggarap sawah ini.

Jelas saja, kebijakan tersebut mengancam elite-elite pedesaan. PKI pun kemudian melancarkan aksi sepihak dan dari sini kemudian memunculkan konflik horizontal yang meluas. Terlebih lagi, para tuan tanah ini adalah para kyai yang jelas mempunyai basis massa (atau santri). Yang menarik lagi, simpatisan PNI pun (yang juga menjadi tuan tanah) kemudian bekerjasama dengan para kyai untuk mengalihkan tanah miliknya untuk wakaf guna menghindari kebijakan UUPA ini. Oleh sebab itu, ketegangan di akar rumput antara simpatisan PKI dan non-PKI pun kian meruncing.

Selain masalah UUPA, pemerintahan Soekarno pun menghadapi inflasi 600%, korupsi, kemacetan birokrasi dan serangkaian permasalahan lainnya. Dan yang tidak boleh dilupakan juga, saat itu terjadi pula konfrontasi dengan Malaysia, yang artinya semakin menceburkan diri di dalam ketegangan dengan blok Barat.

Penting juga untuk dicatat, di tengah situasi politik global yang tengah dihadapkan pada perang dingin, sikap Soekarno dianggap dekat dengan blok Timur. Di tambah, semakin menguatnya pengaruh PKI, turut menambah kekhawatiran blok barat bahwa Indonesia akan menjadi negara Komunis.

Setelah perayaan 17 Agustus 1965, Soekarno dikabarkan mengalami sakit. Saat itu, sebagaimana yang dikatakan Herbert Feith dalam artikelnya “The Changing Triangle”, ada 3 kekuataan besar di dalam politik Indonesia, yaitu Soekarno, tentara dan PKI. Dan menurut Feith, saat itu yang berada di atas angin adalah PKI.

Berbagai Perspektif Mengenai G30S

Pada pagi 1 Oktober 1965, terdengar kabar melalui radio dari Kolonel Untung tentang pengambilalihan kekuasaan olehnya dan didirikannya Dewan Revolusi. Kolonel Untung sendiri, sebelum menjabat sebagai Panglima Cakrabirawa, ia berasal dari Divisi Dipnegoro. Akan tetapi, yang jadi pertanyaan, siapa aktor utama di balik peristiwa G30S tersebut?

Tentu ada berbagai perspektif mengenai itu. Kita bisa meninjau, misalnya saja studi Ruth McVey dan Bennedict Anderson dalam A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia (1971), kemudian studi Herold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia (1978), studi Wertheim dalam jurnalnya yang berjudul “Soeharto and the Untung Coup- the Missink Link” (1970), hingga studi Jhon Roosa dalam Pretext for the Mass Murder: The September 30th Movement and Soeharto’s Coup d’Etat in Indonesia (2006) dan berbagai studi lainnya.

Mary Zurbuchen (2006), sebagaimana yang dikutip oleh Wijaya Herlambang dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film (2013) yang semula adalah disertasinya di Queensland University berkesimpulan bahwa ada lima skenario berbeda yang dapat disarikan dari berbagai risalah tentang peristiwa 1965.

Skenario pertama, pembunuhan para jendral dipercaya seluruhnya dan dilakukan sepenuhnya oleh PKI dan simpatisannya, sebagaimana narasi yang dibangun oleh Orde Baru; kedua, “percobaan kup’ itu adalah hasil dari pertarungan internal angkatan bersenjata; ketiga, Soeharto adalah pelaku sebenarnya, atau paling tidak memengaruhi, memanipulasi, dan mengaburkan pembunuhan para jendral itu untuk kepentingan dirinya sendiri; keempat, Soekarno memberi izin untuk menganjurkan para perwira yang terkucil untuk bertindak melawan kolega mereka sendiri yang disebut sebagai bagian dari “Dewan Jendral’ rahasia; dan kelima, operasi intelijen asing terlibat di dalam upaya untuk menggulingkan Soekarno yang saat itu condong ke kiri.

Peristiwa G30S memang sangat kompleks, yang bisa kita lakukan, sebagaimana pendapat sejarawan Taufik Abdullah melalui buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional (2012), bahwa dalam menganalisis aktor utama di balik G30S, yakni circumstatial evidence, yang dipahami sebagai menganalisis suatu kemungkinan logis, akan tetapi belum bisa dipastikan sebagai kepastian historis. Akan tetapi, bagi saya, yang tidak bisa dibantah, yakni fakta bahwa Soeharto dan kapitalis asing yang paling diuntungkan dengan adanya peristiwa G30 S tersebut.

Penting untuk dicatat, berkuasanya pemerintahan Soeharto pun menyebabkan terjadinya pendistorsian dalam penulisan sejarah Indonesia, bukan hanya soal penulisan G30S yang diseragamkan, tetapi peranan dan pemikiran kiri dipinggirkan bahkan berusaha dihilangkan dalam lanskap sejarah perjuangan bangsa.

Bencana Kemanusiaan Pasca G30S

Satu hal yang perlu kita sesalkan bersama, yakni adanya pembantaian massal terhadap orang-orang kiri atau mereka yang tertuduh kiri. Ada berbagai macam kekerasan yang menimpa golongan kiri, tanpa melalui proses peradilan sama sekali.

Adapun dalam proses pembantaian tersebut, berdasarkan banyak studi, sudah barang tentu melibatkan tentara dan massa di akar rumput. Keterlibatan massa akar rumput dalam pembantaian dan kekerasan terhadap golongan kiri ini, di samping karena sebagaimana yang dikatakan oleh Robert Cribb dalam The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Jawa and Bali, bahwa Soeharto sengaja memperbesar konflik sosial, menyebarkan desas-desus palsu bahwa para jendral yang menjadi korban G30S mengalami penyiksaan alat kelamin mereka dipotong-potong, bahkan menyebarkan pula isu jika anggota PKI di seluruh Indonesia akan melakukan penganiayaan serupa kepada tetangga mereka.

Alasan lainnya, yakni karena akumulasi kemarahan massa di akar rumput terhadap PKI mendapat momentumnya. Sebagaimana yang diungkap di awal, pertarungan-pertarungan partai yang ideologis di tahun 1955, turut menyebabkan terjadinya konflik di tingkat akar rumput, ditambah pada tahun 1960-an ada konflik tanah yang melibatkan PKI atau simpatisannya karena adanya kebijakan landreform. Selain itu, Kita pun bisa meninjau studi Wijaya Herlambang (2013), bahwa aktor-aktor intelektual atau budayawan pun turut berperan dalam melegitimasi kekerasan tersebut

Oleh sebab itu, bencana kemanusiaan tersebut, harusnya menjadi kepiluan kita bersama, dan bagaimanapun juga negara harus bisa bersikap jujur terhadap sejarahnya, agar tidak mewariskan beban sejarah secara terus menerus teradap generasi muda dan tidak mewariskan kebencian secara terus-menerus.

Oleh: Cusdiawan

Penulis, adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD).

Pos terkait