Kemunculan Perempuan dalam Dinamika Politik Lokal: Gender Atau Oligarki?

Kemunculan Perempuan dalam Dinamika Politik Lokal: Gender Atau Oligarki?

Nilai universalisme di dalam sistem politik demokrasi, yakni adanya kebebasan dan kesetaraan. Konsekuensi logisnya, setiap warga negara dengan tidak memandang baik itu laki-laki maupun perempuan, ataupun berlatar belakang keagamaan apapun, mempunyai hak-hak politik dan hak-hak sipil, yang di antaranya berhak untuk mendapat kesempatan menjadi seorang pejabat publik.

Di Indonesia, adanya konstruksi sosial-budaya yang patriarkis dan menempatkan perempuan hanya di wilayah domestik, tentu tidak dapat dibenarkan dalam konteks sebuah rezim politik yang demokratis. Terlebih lagi, dalam konteks modern, Hak Asasi Manusia menjadi basis di dalam demokrasi.

Hal tersebut, sejalan juga dengan pendapat Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti dalam artikelnya yang berjudul “Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan” (2014), bahwa meskipun demokrasi mengakui kemajemukan kultural dan latar belakang sejarah setiap bangsa adalah sebuah keniscayaan. Namun faktor sosio kultural harus disesuaikan dengan prinsip umum demokrasi, karena tidak boleh meniadakan esensi demokrasi tersebut.

Perempuan Berpolitik

Dalam realitas politik di Indonesia, dalam hal ini pasca jatuhnya pemerintahan otoritarian Soeharto yang sentralistik, setelah itu bangsa ini memasuki politik reformasi yang salah satunya dicirikan dengan politik desentralisasi, dan kemudian rakyat di daerah dapat memlilih pemimpin daerahnya sendiri secara langsung dengan adanya UU No.32 Tahun 2004, kemudian diganti dengan UU No.8 Tahun 2015 dan setelah itu UU No.10 Tahun 2016, terdapat fenomena yang menarik, di mana banyak bermunculan pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat daerah.

Akan tetapi yang perlu dipertanyakan lebih jauh, dapatkah dikatakan kemunculan para pemimpin perempuan di tingkat lokal tersebut mewakili sebuah kepentingan praktis gender? Dan karena itu merupakan kemajuan di dalam agenda demokratisasi karena menunjukkan tereduksinya ketimpangan gender? Jawabannya belum tentu.

Kita bisa meninjau misalnya saja studi Kurniawati Hastuti Dewi dalam “Profiles, Statutes and Performance of Famale Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections” (2015), kemuculan pemimpin perempuan di tingkat lokal yang terjadi dalam  kurun 2010-2014 saja justru lebih karena faktor kekerabatan (familial ties). Sebagian besar perempuan kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme Pilkada langsung tersebut adalah isteri atau anak dari politikus laki-laki yang lebih dulu menjadi pejabat ataupun memiliki pengaruh kuat di daerahnya.

Artinya, saya berpandangan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat lokal ini, alih-alih merepresentasikan sebuah kepentingan gender dan  merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan gender, justru mengukuhkan fenomena menguatnya strong man di tingkat lokal.

Terlebih lagi, local strongmen memang menjadi salah satu masalah utama di dalam arus demokratisisasi lokal di Indonesia. Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusuf dalam studinya “Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik” bahkan berkesimpulan bahwa reformasi politik justru memunculkan local strongmen yang menguasai ekonomi politik.

Fenomena tersebut jelas tidak sesuai dengan semangat demokrasi, karena mengindikasikan menguatnya dinasti politik dan menunjukkan masih tingginya kesenjangan politik, di mana apa yang disebut sebagai sirkulasi elite yang menjadi keharusan di dalam rezim demokrasi, justru hanya terjadi di lingkungan keluarga penguasa.

Oleh sebab itu, alih-alih berperspektif gender, kemunculan perempuan dalam panggung politik lokal ini justru menunjukkan menguatnya oligarki atau dengan kata lain para pemimpin perempuan tersebut merupakan bagian dari lingkaran oligarki. Richard Robinson dan Vedi Hadiz dalam “The Political Economy of Oligarchy the Reorganization of Power in Indonesia” (2014) mendefinisikan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya.

Lebih lanjut, Richard Robinson dan Vedi Hadiz (2014) pun menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi justru dicirikan juga dengan menguatnya oligarki di tingkat lokal, karena perubahan kelembagaan lokal pada era reformasi tidak dibarengi dengan perubahan tatanan dari rezim sebelumnya sehingga memungkinkan oligarki lama bertahan atau membentuk jejaring oligarki baru di tingkat lokal.

Dan kembali ditegaskan di sini, di banyak kasus, faktor politik kekerabatan berperan penting di dalam kemunculan pemimpin perempuan di dalam tataran politik lokal, dan fenomena tersebut justru semakin mengukuhkan tatanan oligarkis. Tentu hal tersebut bukanlah sesuatu yang menyehatkan bagi iklim demokrasi, malahan menjadi penghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Kita bisa meninjau misalnya penelusuran yang dilakukan oleh Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) dalam “Jalan Terjal Perempuan Kepala Daerah Terpilih: Potret Keterpilihan Perempuan dan Tantangan Lahirkan Kebijakan Pro Perempuan” (2015), ada 24 perempuan yang terpilih dalam Pilkada 2015, dan 11 di antaranya memiliki kekerabatan dengan elite, sementara sisanya didominasi oleh petahana dan kader partai.

Salah satu studi yang bisa dijadikan rujukan mengenai kentalnya politik kekerabatan di balik kemunculan pemimpin perempuan, yakni Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal (2017) yang dieditori oleh Kurniawati Hastuti Dewi, yang memfokuskan studinya di Tanggerang Selatan dan Kabupaten Indramayu. Kurniawati Hastuti Dewi berkesimpulan kehadiran perempuan baru sebagai “narasi simbolis perempuan” (symbolic narratives of women dan belum sampai pada “narasi substantif perempuan” (substantive narratives of women), tetap harus diapresiasi karena kehadiran mereka memberikan dorongan, imajenasi dan inspirasi bagi kemunculan kiprah perempuan lainnya dalam politik.

Saya pun berpandangan bahwa kehadiran perempuan di dalam politik memang sangat diperlukan, oleh sebab itu, saya menyepakatu pendapat Kurniawati Hastuti Dewi (2017), bahwa yang harus didorong adalah mewujudkan narasi substantif perempuan di dalam politik. Dan dalam konteks ini, saya berpandangan bahwa peran partai politik pun sangat dibutuhkan.

Oleh: Cusdiawan

Penulis, adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Unpad Bandung.

Pos terkait