Hubungan Politik Kartel dengan Praktik Koruptif

Hubungan Politik Kartel dengan Praktik Koruptif

Dampak dari Kurang Baiknya Pelembagaan Partai Politik

Menurut Scott Mainwarring dan Timothy Scully, sebagaimana yang dikutip oleh Paige Johnson Tan dalam  jurnalnya, yakni “Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy” (2006), bahwa perbedaan pelembagaan sistem kepartaian pada negara maju dan berkembang, yakni bahwa pelembagaan sistem kepartaian di negara berkembang lebih rendah. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada akuntabilitas yang rendah pula.

Bacaan Lainnya

Lalu mengapa pelembagaan partai politik dianggap penting? Jawabannya, yakni sebagaimana yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dalam Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Berubah (1983), bahwa pelembagaan partai politik yang baik akan sangat berpengaruh dalam pembangunan politik. Pelembagaan partai politik yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Larry Diamond dalam artikel bab “Consolidating Democracies” yang terdapat dalam buku Comparing Democracies (2002), akan memengaruhi konsolidasi demokrasi, yang salah satunya dicirikan dengan komitmen yang kuat dari partai politik untuk memenuhi segala aturan/ prosedur ataupun normatif dari demokasi.

Di Indonesia, pasca jatuhnya rezim otoritarian Soeharto, pelembagaan partai politik belum dapat dikatakan  berjalan dengan baik sepenuhnya. Hal tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Paige Johnson Tan (2003), bahwa masih banyak pelanggaran Pemilu yang terjadi di tahun 2004. Intensitas persaingan berbasiskan ideologis pun kurang terlihat, yang terjadi malahan praktik-praktik kolusif antar partai politik dan jelas hal ini membahayakan demokrasi.

Penting untuk dicatat, menyoal pelanggaran Pemilu pun terus berlanjut ke Pemilu-pemilu berikutnya, termasuk dalam konteks Pemilu di tingkat lokal. Ada banyak studi yang mengupas mengenai praktik klientisme politik ataupun maraknya politik uang, seperti studi Ward Berenschoot dan Edward Aspinall dalam Democracy for Sale (2019), Burhanuddin Muhtadi dalam Kuasa Uang (2020) dan lain-lain. Realitas politik yang demikian, tentu berperan besar dalam mengukuhkan praktik koruptif di kalangan elite politik.

Keterkaitan Politik Kartel dengan Praktik Koruptif

Perilaku koruptif tersebut, semakin kokoh dengan adanya praktik politik kartel. Hal tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kusridho Ambardi dalam Mengungkap Politik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi (2009), bahwa partai-partai politik telah mengembangkan satu pola kerjasama yang serupa dengan sistem kepartaian yang terkartelisasi. Faktor penyebab kartelisasi ini adalah kepentingan kolektif kepentingan partai-partai dalam menjaga sumber rente di lembaga eksekutif dan legislatif dalam kelangsungan hidup mereka sebagai sebuah kelompok.

Kartelisasi sendiri didefinisikan oleh Ambardi (2009), sebagai situasi di mana partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen idelogis atau programatis mereka demi kelangsungan hidup mereka sebagai satu kelompok. Dalam studinya, Ambardi berkesimpulan bahwa persaingan antar partai politik berhenti manakala partai politik meninggalkan arena Pemilu dan kemudian memasuki arena pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif.

Bagi para ahli yang mengembangkan tesis kartel tersebut, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Made Supriatma Politik Indonesia: Berjalan ke Arah Kartel?” (2020), dikatakan bahwa pola kartelisasi inilah yang menyebabkan mengapa di Indonesia (reformasi) tidak terjadi instabilitas politik. Di Indonesia, bahkan kerjasama antar-elite berlangsung relatif damai. Dalam istilah ekonomi, kartel sendiri berarti koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan di antara para anggota kartel. Tesis ini berkembang, tidak bisa dilepaskan (awalnya) untuk menganalisis perkembangan baru dalam sistem kepartaian.

Dengan kalimat lain, Supriatma (2020) menjelaskan bahwa ide kartel ini menekankan juga pada stabilitas elite. Dengan demikian, tesis kartel menganalisis sebuah sistem monopoli yang meminimalkan persaingan, menoleransi korupsi dan kolusi dan sebagainya. Dalam politik kartel, sistem politik dikoordinasikan oleh para elite sedemikian rupa untuk meningkatkan saling pengertian (mutual understanding) di kalangan para elite. Kompetisi antar partai pun berubah menjadi kolusi antar elite begitu kotak pemilihan ditutup dan suara dihitung.

Dengan demikian, saya berkesimpulan bahwa pola politik kartel ini masih menjadi salah satu masalah di dalam politik Indonesia dan menunjukkan bahwa pelembagaan partai politik di Indonesia pasca jatuhnya rezim otoritarian Soeharto masih belum baik. Mengingat prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan dalam suatu pelembagaan partai politik yang kuat, sebagaimana yang dirumuskan oleh Vicky Randall dan Svasand (2002), yang di antaranya mencakup derajat kesisteman, identitas nilai dan lain-lain belum terpenuhi. Dan karena itu, menjadi hambatan yang nyata dalam konsolidasi demokrasi.

Tentu saja, praktik politik kartel bisa subur, sebagai dampak dari salah satunya yaitu mahalnya ongkos politik. Sehingga, dapat dikatakan yang ada di kepala para elite politik adalah bagaimana agar biaya politik mereka bisa kembali. Keadaan tersebut tentu dapat menyuburkan praktik kolusif dan menyuburkan “korupsi yang berjamaah”.  Hal ini tentu saja membahayakan kehidupan sebuah republik.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, tentu dibutuhkan keseriusan untuk pembenahan, terutama untuk partai politik agar mau memperbaiki pelembagaannya dan mampu menjadi suatu partai politik yang modern. Peran segenap elemen bangsa, termasuk masyarakat secara luas pun amat penting untuk mendorong agar partai politik mau untuk melakukan perubahan tersebut.

Oleh: Cusdiawan

Penulis, adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.

Pos terkait