Rapat Pendiri Persiapan Pelaksanaan Deklarasi Nasional

Rapat Pendiri Persiapan Pelaksanaan Deklarasi Nasional

Bogor, KoranIndonesia.co – Dalam rangka menyapa seluruh masyarakat dari Sabang Sampai Merauke, dari Miangas Sampai Pulau Rote. Sejumlah tokoh hadir menggelar rapat pendiri Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan) secara virtual Zoom Meeting pada Kamis, (04/03/2021). Persiapan deklarasi tersebut tujuannya adalah untuk mengawal marwah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Tokoh yang disepakati dalam hasil rapat pendiri persiapan Deklarasi Nasional Gema Puan. Antara lain, Ridwan, H. Diden, Dr. Iskandar, Dr. Deses, ArafuL Firaq, Detty, Ali Zubair, Rayhana, dan Yuli. Dalam rapat yang berlangsung, peserta yang hadir sepakat menentukan dekralator ini.

Bacaan Lainnya

Dalam hasil rapat tersebut ada beberapa catatan penting dalam membentuk Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan) 2021-2024. Di antaranya adalah: Pertama, memberikan surat tugas panitia pelaksanaan Deklarasi, pelantikan, dan Rakernas yang ditanda tangani 9 pendiri. Kedua, menyepakati 9 syarat sebagai pengurus DPP.

Ketiga, mengisi formulir kesediaan menjadi pengurus. Keempat, mengikutk diklat profesi. Keempat, memiliki sertifikat diklat. Kelima, mempunyai kartu anggota (KTA). Keenam, terdaftar pada komunitas. Ketujuh, memiliki atribut organisasi (formal jaket dan kemeja) non formal kemeja lengan pendek. Kedelapan, mengikuti organisasi secara aktif. Kesembilan, PDLT/berkelakuan baik.

Pembahasan dalam rapat virtual ada beberapa tahap materi, mulai dari Materi Pembahasan I terkait Deklarasi 9 orang pendiri dengan langkah-langkah berikut: Pertama, melakukan pertemuan secara online/offline. Kedua, mengikuti aturan organisasi.

Ketiga, melakukan pembahasan siapa yang akan menjadi panitia persiapan deklarasi nasional dan dibuatkan SK serta nama nama pendiri tercantum dalam Akta. Keempat, panitia di sesuaikan dengan kebutuhan. Kelima, 9 pendiri menjadi panitia. Kenam, mengangkat dan memutuskan kepanitiaan. Ketujuh, susunan panitia.

Tahap persiapan deklarasi nasional tersebut meliputi KSB, panitia yang menyiapkan konstitusi organisasi, legalitas, dan pedoman AD/ART, konsolidasi pengurus calon DPP yang akan dilantik, silaturahmi dewan pertimbangan 12 orang dari 12 Provinsi, penyusunan program (Komisi A), program kerja dan kegiatan (Komisi B), tentang rekomendasi, konsolidasi, dan keanggotaan (Komisi C).

Sedangkan Materi Pembahasan II terkait tugas yang harus dilakukan para pendiri, yaitu pembahasan Pengurus Calon DPP 4 poin yang membidangi pengurus harian sebanyak 18 orang, pengurus badan yang terdiri dari 6 badan dengan jumlah 18 orang, pengurus 3 lembaga terdiri dari 9 orang), dan satuan tugas (SATGAS) 9 orang. Total keseluruhan 54 Koorwil yang akan dilantik dengan 54 + 9 Korwil berjumlah 63 orang.

Pada Materi Pembahasan III, hasil rapat menetapkan calon dewan pertimbangan DPP sebanyak 12 orang. Mereka yang domisilinya tersebar di 12 Provinsi yang akan dilakukan konsolidasi. Mulai dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Kalimantan Timur.

Tidak hanya itu, berlanjut pada Materi Pembahasan IV terkait pembentukan panitia pelaksana teknis (Raker) adalah mereka orang-orang yang akan masuk dalan jajaran pengurus DPP panitia pelaksana teknis sebanyak 18 orang dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut: Ketua Panitia Pelaksana, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara. Kemudian Seksi-seksi terdiri dari seksi acara, seksi kesektariatan, seksi akomodasi, perizinan dan perundangan, humas dan media, dan keamanan dengan jumlah 18 orang.

Lanjut pada Materi Pembahasan V terkait narasumber pada acara rakernas. Adapun materinya adalah pembekalan keorganisasian, materi program kerja organisasi, dan materi rekomendasi, kosolidasi, manajemen keanggotaan. Dengan mengusung prioritas di sektor Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan.

Ditambah pada Materi Pembahasan VI soal penyusunan hasil keputusan Rakernas dengan kriteria calon pengurus: menyetor foto copy KTP, mengisi formulir kesediaan menjadi pengurus/anggota, mengikuti diklat (Diklat Profesi), memiliki sertifikat diklat, mempunyai KTA, erdaftar pada komunitas, memiliki Atribut Organisasi (Kemeja Formal, Jaket, atau Kemeja Nonformal), mengikuti secara aktif dalam organisasi, PDLT/berkelakuan baik.                    

Oleh karena itu, berdasarkan hasil rapat persiapan Deklarasi Nasional Gema Puan menetapkan, 12 DPD Provinsi Konsolidasi Tahap 1 (satu), 3 DPC Kabupaten/Kota. Dan, setiap 3 DPC akan dibentuk 6 PAC. Melalui musyawarah mufakat ini, mereka sepakat memberikan SK kepada H. Diden sebagai Ketua Panitia Deklarasi Gema Puan.

Harapan besar kami, melalui gelaran Deklarasi Nasional Gema Puan menjadi tantangan besar dalam mencari solusi demi kemajuan negeri ini. Gerakan yang siap mengawal nawacita bangsa Indonesia tersebut perlu menjadi keyakinan bersama agar kedepannya Indonesia mampu menjadi negara yang maju baik dalam bidang sektor apa pun.

Reporter : Ulfah Abqariah  | Editor : Uceng

Pos terkait