PPMH-SI Gelar Webinar Nasional tentang Respon Ulama dan Umara Sikapi Partai Islam

PPMH-SI Gelar Webinar Nasional tentang Respon Ulama dan Umara Sikapi Partai Islam

Jakarta, KoranIndonesia.co – Persatuan Perbandingan Mazhab dan Hukum se-Indonesia (PPMH-SI) menggelar webinar nasional yang mengangkat tema “Korelasi Ulama dan Umara Menyikapi Terbentuknya Partai Islam di Indonesia” pada Sabtu, 8 Mei 2021 melalui zoom meeting.

Adapun yang menjadi narasumbernya. Prof. Masykuri Abdillah (Staf Khusus Wakil Presiden RI), Dr. Ayi Yunus Rusyana (Kaprodi PM UIN Sunan Gunung Djati Bandung),  Siti Hanna, LC (Ketua Kaprodi PM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), KH. Maman Imanulhaq Faqih (Anggota DPR-RI Komisi VIII), dan H. Erik Irawan Suganda (Kadin Indonesia).

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu, Masykuri Abdillah menyampaikan, bahwa Islam tidak menentukan bentuk ketatanegaraan tertentu secara rigid baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah.

“Dalam menjalankan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan ajaran syariat tidak melulu dengan bentuk yang ada di zaman sahabat atau di masa kehalifahan. Hadis Nabi mengatakan, “antum a’lamu bi umuri dunyakum.” Bahwa kalian lebih mengetahui urusan dunia kaian,” ujar Pakar Politik Islam tersebut.

Menurut Stafsus Wakil Presiden RI itu, pembentukan sebuah sistem ketatanegaraan tidak harus mengikuti satu sistem yang baku. Namun, hal yang paling penting dari sebuah sistem ketatanegaraan adalah pembentukan sebuah Negara yang secara prinsipil menerapkan prinsip hukum Islam. Di antaranya, prinsip keadilan dan sistem demokrasi.

“Salah satu upaya nyata pembentukan Negara yang mempertahankan prinsip-prinsip Islam, adalah dengan terbentuknya partai-partai Islam di Indonesia,” ungkap Masykuri Abdillah.

Ia pun cukup substantif mengatakan, perlu dipahami bahwa keberadaan partai Islam tidak dibentuk sebagai wahana yang dapat mempolitisasi agama, justru dengan terbentuknya partai berbasis agama tersebut sebagai upaya mengusung misi keagamaan di kancah politik.

Di sisi lain, Maman Imanulhaq Faqih selaku anggota DPR RI Komisi VIII menuturkan, partai Islam dapat menciptakan dunia politik yang dapat mengontrol moral-moral Islam, dan menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat muslim.

“Salah satu penyebab terbentuknya partai berbasis agama Islam adalah karena faktor sejarah dan sekaligus sebagai sebuah kritik pada pemerintah,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa dalam acara Webinar tersebut.

Ia menegaskan, politik Islam ini akan menjadi sebuah kekuatan pembanding dalam turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

“kita (umat Islam) tidak boleh terjebak dalam romentisme agama. Karena perjuangan agama tidak hanya termanifestasi dalam bentuk pembahasan tentang teori hukum (fiqih) semata. Namun, justru sebagai agama yang kaffah Islam harus dapat mengepakkan sayapnya di bidang politik ketatanegraan,” ungkapnya.

Maman pun menyampaikan, secara realitas masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh para politikus muslim. Terutama, para pelajar muslim yang kelak akan menggantikan estafet kepemimpinan.

“Salah satu kekurangan dari partai-partai muslim adalah pertama kurangnya seorang figur yang ditokohkan, lemahnya jaringan organisasi, dan logistik yang kurang memadahi,” kata Maman.

Ia berharap, agar para mahasiswa secara khusus dan generasi-generasi muda secara umum yang memiliki kualitas dan loyalitas tinggi untuk kemudian dapat mengisi dunia perpolitikan Islam di Indonesia.

Rizki Bahtiar Rifaldi selaku Koordinator PPMHSI menaruh harap kepada peserta, selayaknya mahasiswa harus ada di garda terdepan, dan cepat tanggap merespon isu-isu nasional.

Koordinator PPMHSI itu menyampaikan, Webinar ini setidaknya menjadj wadah edukatif untuk teman-teman mahasiswa perbandingan mazhab di seluruh Indonesia. Sehingga nantinya dapat mencetak generasi muda yang responsif, dan inovatif.

Reporter : Bahtiar | Editor : Muhlis Arifin

Pos terkait