Menafsir Nalar Hukum Putusan PT TUN Sengketa Pilkades Clarak

  • Whatsapp
Menafsir Nalar Hukum Putusan PT TUN Sengketa Pilkades Clarak
Mushafi Miftah, Peneliti Hukum dan Politik di Bedug Institute Probolinggo.

Isue ini saya angkat tidak bermaksud untuk membela salah satu pihak yang berperka dalam kasus sengketa Pilkades Desa Clarak 2019. Akan tetapi sebagai sarana kajian akademik terkait dengan status hukum dan nalar hukum terkait sengketa Pilkades Desa Clarak pasca putusan Majelis Hakim PTTUN Nomor 129/B/2020/PT.TUN.SBY dan putusan kasasi Mahkama Agung (MA) yang menolak kasasi tergugat. Sebab, putusan Hakim tersebut menimbulkan kesimpangsiuran status hukum saudara Imam Hidayat sebagai kepala Desa Clarak. Karena itu, yang ingin digali dalam tulisan ini ialah terkait kepastian hukum Imam Hidayat sebagai Kepala Desa Clarak.

Secara kronologis, polemik Pilkades Clarak bermula dari hasil penghitungan suara yang sama antara 2 kontestan, yakni Imam Hidayat dan Jamil pada 11 November 2019. Penghitungan surat suara berakhir sekitar pukul 19.00 WIB. Ada 1.586 warga yang menggunakan hak pilihnya. Dengan 5 surat suara dinyatakan tidak sah. Hasilnya calon kepala desa (cakades) nomor urut 1, Husnan Hidayatul Ilham mendapat suara 179; Cakades nomor urut 2, Virginia mendapat 144 suara; Cakades nomor urut 3, Imam Hidayat mendapat suara 428; Cakades nomor urut 4, Jamil mendapat 428 suara; dan Cakades nomor urut 5, Baiturrahman mendapat 402 suara.

Baca juga

Secara perolehan, suara Imam Hidayat dan Jamil sama kuat atau seri. Karena keduanya sama-sama mendulang 428 suara pendukung. Namun, Imam unggul suara di 3 dusun, yakni Dusun Krajan 1, Imam mendapat 140 suara, Jamil 61 suara; Dusun Krajan 2, Imam 155 suara, Jamil 71; di Dusun Karang Tengah, Imam mendapat 76 suara, Jamil 42. Sementara Jamil hanya 1 dusun, yakni Dusun Karang Anyar mendapat 254 dan Imam hanya 57 suara.

Berdasarkan peraturan Bupati (Perbup) Kab. Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 49, ayat 2 disebutkan bahwa  “Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas”. Begitu juga dalam ayat 3 bahwa” Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perolehan suara di setiap Dusun” . Dengan demikian, maka yang terpilih menjadi kepala Desa Clarak adalah Imam Hidayat dan Jamil rangking 2.

Jika merujuk pada Perbup tersebut, sebenarnya keputusan Panitia Pilkades Clarak tersebut tidak melanggar ketentuan hukum. Karena Pasal 49 tersebut sudah cukup jelas memenuhi unsur kepastian hukum, dan multi tafsir apalagi mengalami konflik norma. Sehingga Ppada titik ini, keputusan yang diambil oleh Panitia Pilkades Desa Clarak sudah benar, karena mengacu pada Perbub No. 28 Tahun 2019.

Meski demikian, saudara Jamil tidak menerima keputusan Panitai Pilkades tersebut, sehingga ia melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal  27 November 2019. Di tingkat ini, keseluruhan gugatan Jamil ditolak hakim. Ia kemudian melakukan banding ke PT TUN Surabaya. Dalam banding ini, pihak saudara Jamil menang berasarkan putusan Majelis Hakim PT TUN pada 14 September 2020, hakim memutuskan Panitia Pilkades Clarak, tertanggal 12 November 2019 batal atau tidak sah. Putusan ini selanjutnya direspon dengan mengajukan kasasi ke MA oleh Bagian Hukum Pemkab Probolinggo sebagai kuasa hukum dari Panitia Pilkades Clarak, namun hakim MA menolaknya.

Menafsir Amar Putusan Hakim PT TUN

Jika kita membaca putusan Majelis Hakim PT TUN Nomor; 129/B/2020/PT.TUN.SBY, sebenarnya amar putusannya sudah cukup jelas yaitu pertama; menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Clarak Nomor : 065/PANr(l/20’19, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 12 Nopember 2019, atas nama lmam Hidayat dan, kedua; mewajibkan terbanding / tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Clarak Nomor ; 065/PAND(|/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 12 Nopember 2019, atas nama Imam Hidayat.

Setelah putusan mejelis Hakim PT TUN tersebut keluar, selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana status saudara Imam Hidayat sebagai kepala Desa Clarak? Apakah juga ikut batal? Pada titik inilah kita perlu mencermati secara seksama putusan PT TUN tersebut. Dalam salinan putusan hakim ini sudah cukup jelas, tidak ada amar putusan lain selain membatalkan dan memerintahkan Panitia Pilkades mencabut Sknya. Sedangkan tuntutan  untuk Pilkades ulang sebagaimana diminta oleh Jamil tidak tertera dalam amar putusan PTTUN tersebut. Hal ini dimungkinkan karena tidak tercantum dalam petitum penggugat.

Dalam lapangan gugatan TUN bahwa, suatu gugatan itu harus memenuhi syarat secara substantif, yakni Positum atau posita dari suatu gugatan adalah hal hal yang menyangkut: pertama, kejadian materiel (materielle feitelijke grondslagen van de eisch), dan kedua, alasan alasan hukum atau dasar hukum (yuridische grondslagen van de eisch), sedangkan petitum atau petita adalah hal-hal yang menyangkut tuntutan dari gugatan atau apa yang harus diputus oleh Pengadilan.

Oleh karena itu, Putusan Mejelsi Hakim PT TUN tersebut menurut hemat saya tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan status saudara Imam Hidayat sebagai kepala Desa Clarak, apalagi untuk pilkades ulang. Di samping karena putusannya hanya menyangkut pembatalan dan pencabutan SK Panitia Pilkades, juga karena pengesahan Imam Hidayat sebagai Kepala Desa Clarak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo.  

Bedahalnya jika yang digugat adalah SK Bupati terkait pengesahan saudara Imam Hidayat sebagai Kepala Desa dan menang, maka sudah bisa dipastikan akan berdampak pada status Imam Hidayat. Karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 disebutkan bahwa Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, putusan hakim PT TUN tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan status saudara Imam Hidayat, karena hingga saat ini SK Bupati tidak pernah dipersoalkan, dan jikapun mau dipersoalkan lagi sudah habis waktunya karena sudah lewat 90 hari.  Dengan demikian, Status Imam Hidayat sebagai Kepala Desa sudah sah secara hukum. Wallahu A’lam!

Oleh: Mushafi Miftah

Penulis, adalah Peneliti Hukum dan Politik di Bedug Institute Probolinggo.

Pos terkait