DPMD Sumenep Percepat Perubahan Perbup Pilkades Serentak 2021

DPMD Sumenep Percepat Perubahan Perbup Pilkades Serentak 2021
Kepala Dinas DPMD Sumenep, Moh. Ramli, S.Sos, M.Si. saat memimpin rapat Konsultasi Publikasi terkait Perbup Pilkades Serentak 2021, di Aula dinas pada, Rabu (27/01/2021).

Sumenep, KoranIndonesia.co – Sumenep akan menggelar pesta demokrasi di tingkat desa secara serentak pada 2020. Namun, untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 perlu adanya perubahan peraturan bupati (Perbup) terkait tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak 2021.

Jelang Pilkades Serentak 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep telah menggelar rapat menggelar Konsultasi Publikasi. Rapat itu adalah membahas kesiapan rancangan Peraturan Bupati (Bupati) di Aula dinas pada, Rabu (27/01/2021).

Bacaan Lainnya

“Awal mulanya dijadwalkan tahun 2020 karena menyesuaikan dengan kondisi situasi, dan regulasi berkenaan dengan pandemi Covid-19, maka ditunda ke tahun 2021 ini,” ujar Kepala Dinas DPMD Sumenep, Moh. Ramli, S.Sos, M.Si.

Ramli mengatakan, bahwa dalam membahas rancangan ini tentu peraturannya didasarkan pasca munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 yang isinya terkait gelaran Pilkades Serentak 2021 yang dilaksanakan pada situasi bencana alam yaitu, pandemi Covid-19.

“Harus ada perubahan Perbup baik secara regulasi ataupun secara teknis pelaksanaannya,” kata Ramli di hadapan awak media.

Mantan Kadis Sosial tersebut menjelaskan tujuan adanya perubahan dan penyesuaian itu dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada saat Pilkades berlangsung. Sehingga, kita telah menyusun melalui rapat koordinasi, konsultasi sampai kita buka ruang FGD (Forum Group Diskusi) dengan beberapa pihak terkait hasilnya kami fasilitasi pada Gubernur Jatim, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2021 kemarin.

“Kami akan memberikan ruang terbuka pada semua pihak agar ada masukan demi tersusunnya regulasi sesuai harapan kita bersama. Sehingga, endingnya pelaksanaan Pilkades 2021 berjalan dengan lancar dan aman,” tambahnya.

Ramli selaku Kepala DPMD Sumenep ini menyampaikan, Pilkades kali ini ada dalam situasi pandemi Covid-19, maka Pemilihan Kepala Desa ini harus diatur sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) berdasarkan peraturan Permendagri 72 tahun 2020 dan SE 141.

“Hasil fasilitas dengan Gubernur kami lakukan lagi dengan uji publik atau konsultasi publik dengan mengundang beberapa pihak terkait seperti; Komisi I DPRD Sumenep, akademisi, praktisi hukum, NU, Muhammadiyah, Muslimat, Para Camat, Perwakilan Kades dan unsur lainnya,” ungkap Ramli.

Melalui rapat konsultasi ini, ia memang mendorong adanya semua pihak terlibat untuk menguji perubahan Perbup tersebut. Dan, kami berharap rumusan dan rancangan Perbup yang baru ini mudah-mudahan sempurna.(Muhlis)

Pos terkait