14 Raperda Berhasil Diselesaikan DPRD Sumenep Selama Setahun, 4 Diantaranya Telah Menjadi Perda

SUMENEP, KoranIndonesia.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, selama satu tahun telah berhasil menyelesaikan sebanyak 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari mengatakan, dari 21 usulan Raperda yang masuk pada Bapemperda DPRD, ada 14 Raperda yang sudah diselesaikan dewan

“Ada 14 Raperda yang telah selesai dibahas pada tahun 2022, tiga di antaranya telah ditetapkan menjadi Perda seperti Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Perda Kabupaten Layak Anak, dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah,” katanya.

Juhari berharap, proses fasilitasi terhadap empat Raperda segera selesai dan ditetapkan menjadi Perda.

“Sesuai surat yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep tentang permohonan fasilitasi empat Raperda itu, sudah diajukan pada akhir Agustus lalu. Namun, sampai sekarang belum selesai,” harapnya

Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Sumenep telah bekerja maksimal merampungkan pembahasan Raperda yang masuk ke Bapemperda 2022.

“Jadi tugas legislatif sudah selesai. Tinggal menunggu hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujarnya.

Empat Raperda itu selesai dibahas akhir Oktober 2022. Saat ini dalam proses pengajuan fasilitasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami menunggu hasil fasilitasi empat Raperda sebelumnya, untuk mengajukan beberapa Raperda yang baru saja selesai dibahas legislatif,” ungkapnya.

Berikut 14 Raperda yang telah dirampungkan DPRD Kabupaten Sumenep 2022.

1.Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (ditetapkan menjadi Perda).

2. Raperda Kabupaten Layak Anak (ditetapkan menjadi Perda).

3. Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah (ditetapkan menjadi Perda).

4. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 (ditetapkan menjadi Perda).

5. Raperda Perubahan APBD 2022 (ditetapkan menjadi Perda).

6. Raperda APBD 2023 (ditetapkan menjadi Perda).

7. Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (tahap fasilitasi Gubernur).

8. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir (tahap fasilitasi Gubernur).

9. Raperda tentang Perlindungan Garis Sempadan Pantai (tahap fasilitasi Gubernur).

10. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (tahap fasilitasi Gubernur).

11. Raperda Perlindungan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern (baru selesai dibahas).

12. Raperda Desa Wisata (barus selesai dibahas).

13. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Darat (barus selesai dibahas).

14. Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Sumekar (barus selesai dibahas).

Reporter : Ratih | Editor : Muhlis Arifin

Pos terkait