Rapat Paripurna Nota Penjelasan Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Digelar DPRD

  • Whatsapp
Rapat Paripurna Nota Penjelasan Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Digelar DPRD
Bupati Pamekasaan, H. Baddrut Tamam saat ikut rapat di Kantor DPRD Pamekasan. [KoranIndonesia.co].

Pamekasan, KoranIndonesia.co – DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura,  mengelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan mengenai raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020, di ruang sidang DPRD,  Selasa, 8 Juni .2021.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman dan wakil Ketua DPRD. Selain itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dan Kapolres Pamekasan, AKBP Apip Ginanjar, Dandim 0826 Letkol Inf Tedjo Baskoro, Sekretaris Daerah (sekda) Pamekasan, Totok Hartono dan sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah.

Baca juga

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman mengatakan sebagaimana diketahui bersama bahwa pelaksanaan APBD tahun 2020 sudah selesai diaudit oleh BPK.

Menurutnya, hasil audit tersebut APBD tersebut mendapatkan hasil WTP atau wajar tanpa pengecualian.

“Kami sampaikan atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD kabupaten Pamekasan mengucapkan selamat atas diterimanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan( BPK) dengan opini 6 berturut-turut mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP). Semoga tahun-tahun yang akan datang, opini ini bisa dipertahankan,” kata Mantan kepala Desa Poto’an Daya tersebut.

Selanjutnya, untuk mewujudkan akuntabilitas,  transparansi dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, diperlukan pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang substansinya telah diatur nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Serta berdasarkan Peraturan Menteri nomor  21 tahun 2011 menyatakan, bahwa peyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Bupati selaku kepala daerah mempunyai tugas untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 kepada DPRD,  secara resmi nota penjelasannya akan disampaikan oleh bupati Pamekasan dalam forum rapat paripurna hari ini, untuk itu kepada bupati untuk menyampaikan nota penjelasannya,” paparnya.

Dalam penyampaiannya, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyampaikan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari realisasi APBD Pamekasan tahun 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi atas audit dalam pengelolaan keuangan.

“Perlu kami sampaikan bahwa opini WTP yang diraih Kabupaten Pamekasan merupakan yang ke 7 kali berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemkab Pamekasan sudah dilakukan secara hati-hati,”  paparnya.

Reporter : Adv/SD | Editor : Firgi/Faisol

Pos terkait