UU Omnibus Law Pro Pelaku Usaha dalam Negeri dan UKM Sektor Jaminan Produk Halal

UU Omnibus Law Pro Pelaku Usaha dalam Negeri dan UKM Sektor Jaminan Produk Halal
Sumber: Foto Kompas.com

Jakarta, KoranIndonesia.co – Demo yang dilangsungkan mayoritas oleh mahasiswa dan buru tertanggal 08 oktober kemarin digadang-gadang merupakan bentuk kekecawan mereka terhadap pemerintah yang mengeluarkan sebuah keputusan besar dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja.

Beragam hasil paradigma baik dari akademisi, politisi, influencer, pengusaha, dll, hingga melahirkan satu manifesto yang kuat yakni, asumsi bahwa pemerinta tidak pro terhadap kaum buruh dan lebih pro kepada asing. Dilain sisi proses pembahasan dan penyusunan yang dilihat cukup tergesa-gesa serta pemilihan waktu pengesahan pada masa pandemi melahirkan pandangan yang negatif berujung curiga. Sehingga mengkonstruk pemikiran masyarakat bahwa UU ini bukan sesuatu yang baik untuk kalangan bawah.

Berbagai penjuru Indonesia menuntuk para kepala daerah baik tataran eksekutif maupun legislative untuk bergabung dan mendukung dalam gerakan penolakan UU Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja.

Namun, dilain sisi baik dari Pemerintah maupun kelompok (lembaga/ormas) dan individual (pelaku usaha, akademisi, dll) jurstru mendukung akan UU ini, selain mendukung upaya pemerintah dalam mensiknkronisasikan bergama izin dan tumpang tindihnya aturan dinegeri ini sekaligus dalam beberapa sektoral sangat pro terhadap UKM.

Bahkan beberapa anggota pemerintahan, sebagai contoh Ketua Baleg Bapak supratman, Kemenko Polhukam Mahfud MD bahkan Presiden Joko Widodo tepat kukuh dan menjamin bahwa UU Omnimbus Law ini merupakan reformasi hukum yang lebih baik untuk Indonesia dan menekankan bahwa sungguh keliru jika UU ini tidak pro terhadap masyarakat dan malah pro terhadap asing.

pada kesempatan ini penulis mencoba untuk meleiti lebih lanjut lagi tentang UU Omnimbus Law ini pada sektor Jaminan Produk Halal (JPH). Berikut penulis sajikan hasil analisa perbedaan aturan JPH pada UU. No 33 Tahun 2014 dengan Omnimbus Law.

Kedudukan

  1. Pada pasal 4 UU No 33 Tahun 2014 pelaku UKM wajib bersertifikat halal sedangkan di dalam UU Omnimbus Law UMKM cukup memberikan pernyataan bahwa proses produksi dan produk yang ditawarkan sudah sesai dengan standarisai yang telah ditetapkan BPJPH dan dapat digolongkan sebagai produk halal yang menandakan sertifikat halal tidak wajib lagi untuk UKM.

Pola Kerjasama dengan Lembaga Lain

  • MUI (Majelis Ulama Indonesia)
  1. Pada pasal 10 hubungan Kerjasama antara BPJPH dan MUI pada UU Omnimbus Law memfokuskan wewenang MUI dalam penetapan prdouk halal dan menghapus 2 wewenang laiinya yakni sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
  2. Pada pasal 32 dalam pembahasan hasil pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan strandar BPJPH maka BPJPH akan meminta pertimbagan kepada MUI untuk menapkan fatwa.
  3. Selanjutkan pada pasal 33 dalam proses pemutusan Batas waktu diubah yang awalnya 30 (tiga puluh) hari kerja dipangkas menjadi 3 (tiga) hari kerja. Dan apabila dalam kurun waktu tersebut MUI tidak dapat memberikan keputusan maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal sesuai yang diatur pada pasal tambahan pasal 35A.
  4. Dan untuk batas waktu penerbitan sertifikat halal yang mulanya 7 (tujuh) hari kerja dipangkas menjadi 1 (satu) hari kerja sebagaimana perubahan pada pasal 35.
  • LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
  1. Pada pasal 13 pendirian LPH yang mulanya harus memiliki akreditasi dari BPJPH sekarang sudah tidak perlu lagi.
  2. Setelah dokumen dinyatakan lengkap yang mulanya proses penetapan LPH diberikan batas waktu 5 (lima) hari dipangkas menjadi 1 (satu) hari kerja sebagaimana diatur pada pasal 30.
  3. Pada pembahasan pemeriksaan dan pengujian pada pasal 31, pihak LPH ditetapkan memiliki batas waktu 15 (lima belas) hari kerja akan tetapi apabila pada prosesnya mendapati pahan yang diragukan kehalalnya, LPH dapat mengajukan penambahan waktu untuk dilakukannya pengujian laboratorium.
  4. Pada pasal 32, hasil pemeriksaan oleh LPH dikirimkan kepada MUI dengan tembusan yang kirimkan kepada BPJPH, yang awalnya hanya dikirmkan kepada BPJPH. Hal ini mengefisiensi waktu dalam proses penetepan status (halal atau tidak) terhadap hasil pemeriksaan.
  5. Ada penambahan pasal 35A yang mengatur LPH harus memenuhi batas waktu yang telah ditentukan dalam porses sertifikasi halal, apabila LPH tidak memenuhi maka LPH akan dievaluasi dan/atau sanksi administrasi.
  6. Dan selanjutnya untuk Auditor Halal tidak perlu lagi mengantongi serifikat dari MUI yang diatur pada pasal 14.

Pelanggaran dan Sanksi

  1. Untuk sanksi-sanksi pada UU Omnimbus Law mayoritas memnjadi sanksi administrasi sekaligus menghilangkan sanksi peringatan tertulis dan pencabutan sertifikasi halal, khususnya yang telah diatur pada pasal 22, 27, 35A, 41 dan 48.

Biaya

  1. Sesuai yang diatur pada pasal 44 pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku UKM yang mulanya dari pelaku usaha sendiri atau pihak lain, sekarang sudah tidak dikenakan biaya lagi.

Pengawasan

  1. Pada pasal 28 penyelia membahas sampai pada tingkat UKM yang mulanya hanya sampai pada tingkat perusahaan dan juga penyelia untuk UKM bisa langsung dari ormas.
  2. Selanjutnya pada pasal 53, UU Omnimbus Law menambah peran serta masyarakat khususnya dalam pendampingan, publikasi dan pemasaran.

Berdasarkan analisa di atas, penulis beranggapan bahwa UU Omnimbus Law tidak sepenuhnya kontra terhadap UKM. Kita ambil contoh pada pembahsaan pasal 4A, dimana UKM tidak perlu mengajukan sertifikat halal dalam memasarkan prduknya kemasyarakat, selama standard proses atau komposisi yang digunakan dalam pembuatan produk sesuai dengan standard BPJPH maka pelaku usaha dapat memasarkan produknya dengan keterangan halal. Tak hanya itu pasa pasal 44 yang memabahas tentang biaya, UKM tidak dibebankan atau gratis.

Adapun secara garis besar proses yang ditempuh pada pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi dipercepat dan dipermudah, dapat dilihat pada analisa pasal 29, 33 dan 35, yang begitu besarnay pemangkasan batas waktu yang dilakukan. Dalam hal sanksi di UU Omnimbus Law mentiadakan sanksi pencabutan sertifikat jaminan halal dan disamakan menjadi sanksi administratif yang dalam hal ini ketentuan-ketentuannya lanutan masih menunggu Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya itu dalam pemangkasan batas waktu kurang lebih hingga 37 hari merupakan langkah atau upaya pemerintah memudahkan para pelaku usaha untuk mengantongi seritifikat halal.

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa UU Omnimbus Law dalam sector Jaminan Produk Halal (JPH) menambah kemudahan para pelaku usaha para UMK.(Sakino)

Pos terkait