Pembangunan Desa Berbasis Pemberdayaan

  • Whatsapp
Covid-19: Devisit Anggaran Devisit Prestasi

JAKARTA, koranindonesia.co – Secara umum pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sehingga kesejahtraan masyarakat bisa terealisasi. Dalam pandangan Arif Budiman pembangunan yang diangap berhasil adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambunga dengan tidak merusak tatanan sosial dan lingkungan. Arif menitik beratkan bahwa pembangunan tidak harus cenderung dominan pada pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga hsrus menjaga tatanan sosial dan lingkungan yang baik, kehangatan antar masyarakat harus tetap terjaga sehinga paranata sosial bisa berjalan dengan kondusif. Seperti priode Bapak Presiden SBY memimpin hampir tidak ada gejolak sosial dalam merespon pertumbuhan ekomomi domestik.

Lebih lanjut mengenai pembangunan, menurut james midgley bahwa pembangunan tidak boleh didominasi hanya dengan mengunakan pendekatan pembangunan residual atau institusional tapi juga harus menerapkan pembangunan sosial. Pembangunan sosial yang di maksud midgley adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang di desain untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan menggabungkan proses pembangunan ekonomi dan sosial secara dinamis, Tujuan dari pembangunan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kesempatan sosial secara transparan dan terbuka serta mampuh mengelolah masalah-masalah yang ada dimasyarakst dengan baik. Hal seperti itulah yang akan dapat mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi (economic self sufficiency).

Sedangkan makna desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa makna dari pembangunan desa kurang lebih adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sehingga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud tanpa harus merusak tatanan sosial dan lingkungan yang ada di desa.

Makna pembangunan desa juga dirumuskan dalam ketentuan Umum UU Desa yang artinya “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. “Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Ada dua kaalimat pokok yang terkandung dalam UU Desa dia atas yaitu kalimat peningkatan kesejahtraan dan penangulangan kemiskinan, artinya kondisi kemiskinan harus dirubah manjadi kesejahteraan, bicara kemiskinan di indonesia Persentase tertinggi masi beradah di perdesaan, pada bulan Maret 2019 angka kemiskinan sebesar 25,14 juta orang (BPS), atau 9,4% dari jumlah penduduk Indonesia, data tersebut bisa lebih besar karena terpuruknya ekonomi indonesia saat ini akibat dari pandemi covid-19. Dari jumlah penduduk miskin tersebut prosentasi terbesar masih berada di perdesaan sebesar 15,54 juta. Untuk mengurai problem kemiskinan, pemerintah harus membuat kebijakan publik (public policy) yang berorientasi pada kesejahtraan (welbeing), keadilan (equity) dan keterbukaan (transparency), hal ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari masalah sosial seperti kemiskinan, penganguran, dan kebodohan, program program pengentasan kemiskinan (pro poor) harus diprioritaskan, khususnya untuk masyarakat pedesaan dan daerah tertingal, hal ini dilakukan agar masyarakat keluar dari status kemiskinan.

Menurut Chambers 1983, bahwa selain kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterisolasian, pada hakekatnya kemiskinan itu lebih jauh disebabkan karena kondisi kerentanan (vulnarebility) dan ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri (powerless). Oleh karenanya, kondisi ketidak berdayaan dan kerentanan dalam fenomena kemiskinan hanya dapat ditangani melalui upaya pemberdayaan (empowerment). Pada hakekatnya konsep pemberdayaan mengandung makna sebagai upaya membangun komunitas dengan menempatkan komunitas sebagai subyek dan pelaku utama dari pembangunan. Konsep tersebut sangat relevan apabila diterapkan dalam konteks permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan.

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berukut: Menurut Zubaedi (2007;43), bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha (1996;145) menyatakan pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Program pemberdayaan tidak seperti halnya program-program pada umumnya yang cenderung berdasarkan proyek, yaitu program yang memiliki jangka waktu, sehingga bila waktunya sudah selesai maka dianggap program tersebut selesai, yang kedua kebanyakan program-program selain pemberdayaa tidak berhunbungan dengan program yang lainya atau tidak integrated, sedangkan Pemberdayaan masyarakat menurut pandangan Hogan (2000:13) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (on going process) sepanjang masyarakat itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan program pemberdaysan tetap berjalan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.

Dalam kontek kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan menurut Hogan juga terkait kuat dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lebih baik, tentunya dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat manjadi kurang berdaya depowerment, serta mengkaji faktor faktor atau potensi yang dimiliki untuk dikembangkan agar masyarakat berdaya secara mandiri.

Pemberdayaan akan terwujud bila ada pengembangan masyarakat (community development). sedangkan pengembangan masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, karena kunci keberhasilan dari sebuah pemberdayaan adalah keterlibatan masyarakat secara aktif baik fisik, pemikiran maupun matereal. hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan di masyarakat. terwujudnya kesejahteraan sosial bukan bertumpuh pada program charity (amal), tapi karena teberdayanya potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Untuk merealisasikan kesejahteraan sosial, pemerintah mestinya membuat program yang berbasis pemberdayaan partisipatif, dimana masyarakat (pedesaan dan daerah tertingal) harus trampil menjadi subyek “kuasa” dalam memimpin (managemen) apa yang menjadi pilihanya, upaya ini dilakukan agar masyarakat bisa berkembang secara berkelanjutan dan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar (basic needs), dalam merealisasikan kesejahteraan sosial. Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan administrasi sosial. Yaitu pemerintah melakukan intervensi sosial dengan berbagai macam program pemberdayaan demi terwujudnya kesejahteran sosial dimasyarakat pedesaan dan daerah tertingal. Pendekatan ini juga dikenal dengan nama pendekatan kebijakan sosial atau pelayanan sosial (social service or social policy approach).

Mewujudkan kesejahteraan sosial juga merupakan tugas pemerintah, seperti yang diamanatkan konstitusi yang terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, “kegiatan, upaya dan wujud kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintahan pusat dan daerah otonomnya (pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota). Karena mewujudkan kesejahteraan sosial adalah amanah dan tangung jawab, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan. Agar kesejahtreraan masyarakat terwujud adanya.

Oleh: Qomaruddin SE. M.Kesos.

Penulis, Kepala Biro Pembangunan Desa dan Daerah Tertingal Departemen V DPP PD. Kepala Sekolah Pengkaderan DPN BMI.

 

Pos terkait