Kementerian Desa PDTT Gandeng KPK Awasi Dana Desa

  • Whatsapp

JAKARTA, koranindonesia.co – Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Selasa, 3 Maret 2020 berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Dalam kunjungannya, Abdul Halim didampingi Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Dirjen PPMD, Dirjen PDT, Dirjen PKTrans, Dirjen PDTu, Irjen dan Kepala Balilatfor.

Kedatangan Mendes dan rombongan disambut langsung pimpinan KPK diantaranya Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar beserta Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan dan Sekjen KPK Cahya
Hardianto Harefa.

Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa terutama tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntable.

” Tujuan kunjungan ini untuk menjalin kerjasama dengan KPK yang bertugas mencegah tindak pidana korupsi dilevel pemerintah pusat dan daerah,” kata Abdul Halim Selasa.

Pertemuannya dengan pimpinan KPK, Halim menjelaskan tentang program dana desa. Mulai permasalahan yang ada didesa, keberhasilan dan sejumlah program yang akan dilaksanakan.

“Pengawasan dana desa terus dilakukan. Salah satunya kami gandeng KPK untuk membantu pengawasan program dana desa yang nilainya setiap tahun meningkat. Kami ingin membangun sistem pemanfaatan dan pengawasan dana desa supaya lebih efektif lagi,” imbuhnya.

Cak Halim juga menyebutkan, Tahun ini dana desa naik menjadi Rp 72 triliun dari sebelumnya Rp 70 Triliun. Dana desa tersebut, masuk kedalam kedalam APBDes  yang secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp 130 triliun untuk desa di seluruh Indonesia.

Selanjutnya Cak Halim mengatakan, APBDes selain bersumber dari dana desa (DD) juga berasal dari alokasi dana desa (ADD) dari Kabuparen, bantuan keuangan desa dari provinsi dan pendapatan asli desa.

“Uang yang masuk ke Desa sangat besar. Karena itu, kami mendiskusikan supaya mendapatkan pendampingan dari KPK khususnya di divisi pencegahan agar pemanfaatan dana desa semakin optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut Cak Halim mengatakan, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar dana desa pada tahun 2020 di fokuskan untuk transformasi ekonomi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Dari masukan-masukan yang diberikan ke kami. Pertemuan pertama ini nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya yang akan membahas pada sisi teknis, termasuk arahan dari KPK untuk menyusun pedoman penggunaan dana desa yang lebih teknis. Sehinga masing-masing punya panduan dan tolak ukurnya jelas.” Katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar sangat menyambut baik kunjungan dari Mendes yang berkeinginan agar pengawasan dan pencegahan pengelolaan dana desa bisa lebih optimal lagi.

“Kami mengingatkan bahwa sejak dana desa digelontorkan, KPK juga melakukan pengawasan dan memastikan bahwa dana desa sudah berjalan dengan baik. KPK juga akan menindaklanjuti MoU yang sudah dibuat sebelumnya bersama Kemendes PDTT terkait pengawasan ini,” katanya. (Hasin/Wasil)

Pos terkait