Bupati Lahat Cik Ujang Mendapat Surat Peringatan Keras dari KOMNAS HAM RI

Bupati Lahat Cik Ujang Mendapat Surat Peringatan Keras dari KOMNAS HAM RI
Surat Teguran KOMNAS HAM RI.

Lahat, KoranIndonesia.co – Komisi Hak Asasi Manusia Republik ndonesia (KOMNAS HAM) layangkan surat peringatan keras kepada bupati lahat Cik Ujang, S.H., Tindak lanjut dari Surat Rekomendasi dari KOMNAS HAM RI dengan nomor 126 / R- PMT / 11/ 2021 yang tidak dijalankan, dan dipatuhi oleh Bupati Lahat.

KOMNAS HAM RI mengeluarkan surat peringatan keras kepada Cik Ujang S.H selaku Bupati Lahat Yang tertuang dalam surat nomor 768/k-PMT/x/2021 yang isinya mendesak saudara Cik Ujang selaku Bupati Lahat untuk mematuhi serta melaksanakan rekomendasi KOMNAS HAM RI. Yaitu, pertama untuk memastikan pihak PT Sawit Mas Sejahtera (PT SMS) agar tidak melakukan aktivitas apapun di lahan tersebut.

Bacaan Lainnya

Rekomendasi yang kedua yaitu memastikan adanya upaya penyelesaian yang berkeadilan bagi masyarakat eks SP IV desa mekar jaya kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.

“Dihubungi oleh awak media Neko Ferlyno S.H., C.P.L dari Kantor Hukum Poeyank membenarkan bahwa Bupati Lahat telah diberi peringatan keras oleh Komnas HAM RI dan surat tembusan tersebut sudah kami terima dari KOMNAS HAM RI.dan ketika awak media meminta tanggapan dari Neko Ferlyno. Beliau mengatakan bahwa peringatan keras dari KOMNAS HAM RI ini sudah sangat jelas intruksinya. Yaitu, agar Bupati mematuhi serta menjalankan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh KOMNAS HAM RI.

Untuk diketahui KOMNAS HAM RI sudah menyimpulkan adanya pelanggaran HAM. Yaitu, perampasan tanah hak milik desa mekar jaya eks-transmigrasi SP.IV TT.III.A/B oleh PT. Sawit Mas Sejahtera. Saya kira akan ada konsekuensi hukum apabila peringatan keras dari KOMNAS HAM RI ini tetap tidak dijalankan atau dipatuhi oleh Bupati Lahat. Bukankah pemerintah Kabupaten Lahat sendiri yang sudah menegaskan bahwa tanah desa mekar jaya saat ini dikuasai oleh PT. Sawit Mas Sejahtera dan sampai saat ini perusahaan masih beraktivitas di lahan yang telah diakui Pemkab Lahat sebagai lahan Hak Milik Desa Mekar Jaya. tegas Neko Ferlyno, S.H., C.P.L.

Ketika awak media menanyakan langkah apa yang akan dilakukan oleh Neko Ferlyno, S.H., C.PL. jika Bupati Lahat tetap tidak mengindahkan surat dari Komnas HAM RI tersebut Neko Ferlyno menjawab, kami akan menyiapkan langkah-langkah hukum yang lebih agresif dengan KOMNAS HAM RI termasuk akan melaporkan kasus perampasan tanah hak milik desa mekar jaya oleh PT. Sawit Mas Sejahtera ini ke Mabes Polri terkait dengan adanya mafia tanah di lahan tersebut yang saat ini kasus kasus mafia tanah ini adalah program yang diprioritaskan oleh Kapolri.                              

Ketika awak media meminta tanggapan dari Kabag Hukum Pemda Lahat Aris Toteles, S.H., M.H mengatakan, bahwa belum menerima surat dari KOMNAS HAM RI tersebut dan silakan ditanyakan langsung ke asisten satu.

Sampai berita ini ditayangkankan masyarakat Desa Mekar Jaya melalui ketua panitia penyelesaian lahan sekaligus tokoh masyarakat Desa Mekar Jaya bapak Amir Husein mengatakan, bahwa kami masyarakat Desa Mekar Jaya berharap, Bupati Lahat dapat memberikan kebijakan, dan keadilan yang berpihak kepada rakyat kecil ucapnya.

Reporter : Toni | Editor : Muhlis Arifin

Pos terkait